alexametrics

Dugaan Suap Penanganan Perkara Lampung Tengah, Azis Syamsuddin Dicecar

17 Januari 2022, 13:17:25 WIB

JawaPos.com – Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dicecar terkait pinjaman uang senilai Rp 200 juta oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis membantah tuduhan bahwa ia membahas hal terkait dugaan suap permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah dalam pertemuannya dengan Robin.

Azis mengklaim tidak pernah membicarakan penanganan perkara Lampung Tengah.

“Apakah saudara ada pembicaraan dengan Stepanus Robin Pattuju terkait perkara Lampung Tengah?” telisik Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Senin (17/1).

“Tidak,” timpal Azis.

Jaksa lantas mendalami dugaan peminjaman uang Rp 200 juta oleh Stepanus Robin Pattuju.

“Saat meminjam Rp 210 juta itu, apa Stepanus Robin Pattuju pernah sampaikan ke saudara yang Lampung Tengah itu?” cecar Jaksa.

“Pada pertemuan berikutnya yang tadi saya sampaikan ditanyakan jaksa sebelumnya bahwa dia datang dengan membawa foto kopi dan lain sebagainya itu,” ucap Azis.

Menurut Azis dalam pertemuannya itu, Robin menunjukkan hasil cetakan berita yang disebut-sebut mengkaitkan dengannya. Azis lagi-lagi menampik, isi berita tersebut terkait Lampung Tengah.

“Macam-macam, ada urusan perkara-perkara yang saya tidak ingin sebutkan. Karena akan menyangkut pihak lain, karena setiap perkara ada nama saya disebut,” beber Azis.

Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.

Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads