alexametrics

KPK Beberkan Kronologi Kasus Suap Perizinan Meikarta

16 Oktober 2018, 05:10:32 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktik suap dalam pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima commitment fee untuk pengurusan izin proyek yang digarap oleh Lippo Group tersebut.

“Diduga bupati dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin malam (15/10).

Lebih lanjut, Laode mengatakan, KPK pertama kali mengetahui adanya dugaan praktik suap itu dari laporan masyarakat. KPK memulai penyelidikan kasus ini pada 2017. Menurutnya, dalam proses penyelidikan KPK berhasil menemukan bukti awal adanya transaksi antara penyelenggara dan pihak swasta.

KPK Beberkan Kronologi Kasus Suap Perizinan Meikarta
ILUSTRASI. Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT). (Issak Ramadhani/JawaPos.com)

Atas temuan itu, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi dan Surabaya pada 14 dan 15 Oktober 2018.

Berikut kronologi OTT KPK terhadap sepuluh orang selama dua hari tersebut:

Pada Minggu (14/10) pukul 10.58 WIB, tim KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group Taryudi kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Setelah penyerahan uang, keduanya berpisah menggunakan mobil masing-masing.

Pukul 11.05 WIB tim KPK menangkap Taryudi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang. Dari mobil Taryudi, KPK menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta.

Pukul 11.00 WIB secara paralel tim KPK menangkap konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama di rumahnya di Surabaya. KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Pukul 13.00 tim KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi.

Pukul 15.49 tim KPK menangkap Henry Jasmen, pegawai Lippo Group.

Sedangkan pada Senin (15/10) pukul 03.00 WIB tim KPK menangkap enam orang lain di kediamannya di Bekasi, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Asep Bucahri, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi Daryanto, Staf Dinas DPMPTSP Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan DPMPTSP Bekasi Sukmawatty. Dalam operasi itu total KPK menangkap 10 orang.

“Semuanya langsung dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan,” kata Laode.

Laode memaparkan, dari semua orang dan lokasi, KPK menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 513 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Selain itu, KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Avanza milik Taryudi dan Toyota Innova milik Henry.

Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi yaitu Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi.

“Menduga mereka menerima commitment fee dengan total Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta tahap 1,” sebut Syarif.

Selain itu, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini menduga pemberian uang yang telah terealisasi berjumlah Rp 7 miliar. Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi, Fitra, dan Henry.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/ipp/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
KPK Beberkan Kronologi Kasus Suap Perizinan Meikarta