JawaPos Radar

Dorodjatun Sebut Tekan Utang Petambak Maksimal Rp 100 Juta

16/07/2018, 18:15 WIB | Editor: Estu Suryowati
Dorodjatun Sebut Tekan Utang Petambak Maksimal Rp 100 Juta
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Djakti di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/7). (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyatakan, dirinya mengeluarkan surat keputusan soal utang petambak setinggi-tingginya Rp 100 juta.

Selain itu, dia memutuskan bahwa porsi unsustainable debt PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang diberatkan kepada Sjamsul Nursalim tidak perlu dibayarkan.

Surat Keputusan Nomor KEP.02/K.KKSK/02/2004 tersebut dikeluarkan pada 13 Februari 2004 terkait permasalahan utang petambak plasma yang dibebankan kepada PT DCD dan PT WM.

"Keseluruhan keputusan KKSK berdasarkan laporan yang mereka (BPPN) dapatkan. Itu yang jadi rumusan kebijakan yang diputuskan KKSK," kata Dorodjatun saat bersaksi untuk terdakwa kasus SKL terhadap obligor penerima BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/7).

Menteri era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mempercayai laporan yang dibuat oleh BBPN. Dia menilai BPPN profesional dalam memberikan negosiasi terhadap obligor.

"Kami sangat percayai profesionalisme. Sehingga, menyangkut sidang-sidang BPPN kami buat mereka berdasarkan negosiasi," tuturnya.

Oleh karenanya, keputusan itu mengakibatkan hilangnya hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada Sjamsul Nursalim. Syafruddin kemudian menyatakan aset BPPN kepada Menteri Keuangan Boediono sebesar Rp 4,86 triliun.

Hal ini lantaran BPPN akan tutup pada 27 Februari 2004. Guna memperlancar penghapusan aset utang petambak tersebut, saldo aset kredit itu diubah menjadi Rp 1,129 triliun pada database BUNYSYS.

Perubahan tersebut sesuai keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang ditetapkan Dorodjatun.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Kepala BPPN didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui KKSK atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun, pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up