JawaPos Radar

Sidang Kasus SKL BLBI

Dorodjatun Beberkan Hasil Rapat Soal Penyelesaian Piutang PT Dipasena

16/07/2018, 14:53 WIB | Editor: Kuswandi
Dorodjatun
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro Jakti, saat diperiksa KPK (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro Jakti membeberkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 11 Februari 2004.

Menurut Dorodjatun, saat itu Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengusulkan untuk menghapus bukukan kredit macet Rp 2,8 triliun piutang petambak kepada PT Dipasena Citra Dermadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulanya mengkonfirmasi Dorojatun terkait dirinya yang menindaklanjuti usulan kepala BPPN sebagai hasil rapat terbatas tersebut. Kemudian, jaksa mempertanyakan apakah keputusan tersebut menghapuskan utang petambak kepada perusahaan milik kepala BDNI Sjamsul Nursalim itu.

"Kalau saya lihat dihapuskan ke sini seperti itu, itu dibuat BPPN, saya membaca ini dan ada persyaratan itu yang diberikan," jawab Dorojatun di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/7).

Atas jawaban tersebut, jaksa pun kembali bertanya. "Di keputusan ini ada memusatkan yang ditagihkan ke Sjamsul Nursalim?," tanya JPU.

"Tidak ada, meski saya dan Boediono (Menkeu era Megawati) selalu usahakan minimal top up," jawabnya.

Dorojatun menjelaskan mengapa Komite Kebijakan Sektor Ekonomi (KKSK) yang menjelaskan keputusan, padahal dalam BAP nya menilai utang tersebut menjadi tanggung jawab Sjamsul Nursalim. Dia berdalih KKSK memercayai hasil laporan yang diterima dari BPPN.

"Ini dibuat BPPN, keseluruhan keputusan KKSK berdasarkan laporan yang mereka dapatkan itu yang jadi rumusan kebijakan yang diputuskan KKSK, kecuali kalau itu betul-betul prakarsanya dari kita, tapi kalau ini kita sangat percayai profesionalisme, sehingga menyangkut sidang-sidang BPPN di kami dibuat mereka berdasarkan negosiasi, obligor," jelasnya.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up