alexametrics

KPK Imbau Caleg Terpilih Segera Lapor LHKPN

16 Mei 2019, 14:21:23 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau calon anggota legislatif terpilih dan anggota DPD dalam Pemilu 2019 untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan menjelang batas akhir waktu yang ditentukan.

“Lebih dari 15 ribu orang Penyelenggara Negara yang akan melaporkan LHKPN sebagai caleg terpilih. Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu-Minggu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/5).

Febri menuturkan sebagai layanan tambahan, KPK telah membuka pelaporan LHKPN sejak 22-29 Mei. Penyampaian LHKPN calon legislatif terpilih akan dipusatkan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama) Jakarta.

Untuk mempermudah pelayanan, KPK akan membuka 20 meja layanan penerimaan LHKPN sejak pukul 08.00-15.30 WIB. Konter-konter pelayanan tersebut akan melayani penerimaan laporan harta, pemeriksaan, sekaligus konsultasi jika dibutuhkan.

Sebagai upaya memaksimalkan upaya pencegahan korupsi, KPK juga tetap membuka layanan pada Sabtu-Minggu (25-26 Mei 2019) pukul 08.00-15.30 WIB untuk menerima laporan. Nantinya, KPK akan memberikan tanda terima LHKPN secara daring untuk laporan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

“Laporan dinyatakan lengkap setelah wajib lapor mengisi LHKPN secara ‘online’ melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan seperti surat kuasa dan lampiran lainnya. Tata cara pengisian dapat diunduh melalui www.elhkpn.kpk.go.id pada menu ‘unduh’,” ucap Febri.

Kewajiban lapor harta kekayaan calon legislatif terpilih merujuk pada Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih.

“Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan gubernur,” tegas Febri.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tujuh hari penghitungan suara setelah 22 Mei 2019 dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, lanjut Febri, maka pelayanan pendaftaran LHKPN berakhir pada 29 Mei 2019. Sehingga setelah itu KPK tidak melayani sampai dengan 9 Juni 2019.

“Karenanya, agar tidak menghambat proses pelantikan bagi calon terpilih atau yang kemungkinan besar terpilih diimbau untuk segera melaporkan LHKPN dan melengkapi persyaratan yang ditentukan,” tukasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads