alexametrics

KPK Akan Bertemu Pemprov DKI Bahas Swastanisasi Air

16 Mei 2019, 12:57:45 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas swastanisasi air. Pertemuan ini lanjutan dari pertemuan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dengan KPK.

“Rencana pertemuan akan dilakukan setelah Mei 2019 ini. Saat ini, Tim KPK dari Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Litbang sedang mencermati informasi dan dokumen yang didapatkan sebelumnya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Kamis (16/5).

Febri menuturkan, pertemuan lanjutan itu untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat terkait berakhirnya kontrak pengelolaan air bersih antara PAM Jaya, PT Aetra Air Jakarta, dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA). Kontrak ketiga perusahaan itu berakhir pada 2023.

“Sebelumnya tim KPK mendengarkan paparan Tim Tata Kelola Air mengenai opsi kebijakan atas penghentian privatisasi air di DKI Jakarta. Dari paparan tersebut diketahui privatisasi pengelolaan air bersih sejak 1998 sampai dengan Desember 2016 mengalami kerugian Rp1,2 triliun, sedangkan laba yang diterima pihak swasta Rp4,3 triliun,” ucap Febri.

Laba yang diperoleh pihak swasta ini dinilai berbanding terbalik dengan kinerja dan target cakupan area penyediaan air bersih di Jakarta. Produksi air bersih di ibu kota pun tidak sesuai yang diharapkan.

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan PAM Jaya dari kerja sama ini karena ada klausul dalam perjanjian kerja sama yang memberatkan pemerintah. Di antaranya adalah kesepakatan IRR (Internal Rate of Return) 22 persen dan kewajiban pemerintah membayar defisit (shortfall).

Sebelumnya, Tim tata kelola merekomendasikan beberapa skenario kebijakan penghentian privatisasi air bersih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Opsi itu ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PAM Jaya, PT Palyja, dan PT Aetra Air Jakarta pada tanggal 12 April 2019.

Namun, dalam pelaksanaannya, PT Palyja dianggap tidak kooperatif. Anies pun berinisiatif mengandeng KPK untuk menjadi mediator.

“Saya sudah sampaikan kepada Tim Tata Kelola Air, proses pengambilalihan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara, dan tidak merugikan kepentingan umum. Dan secara hukum tidak ada yang dilanggar karena itu kita konsultasi kepada KPK,” jelas Anies Jumat (10/5).

Selain itu, KPK juga diminta menentukan langkah-langkah hukum bagi perusahaan swasta yang tak patuh terhadap pemberhentian swastanisasi air.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan