alexametrics

KPK Tunggu Laporan Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes PDTT

16 April 2021, 22:55:42 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dugaan ini muncul karena adanya isu praktik jual beli jabatan pada lingkungan kementerian yang dipimpin Abdul Halim Iskandar.

“Saya sudah cek, belum ada laporan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (16/4).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyadari, menyadari peran serta masyarakat dinilai penting dan dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK mempersilakan masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan indikasi jual beli jabatan di Kemendes PDTT.

“Dapat melaporkan kepada KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198,” ucap Ali.

Ali memastikan, lembaga antirasuah akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. KPK akan melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut, apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

“Apabila menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya juga telah menegaskan, pihaknya tak segan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Tak terkecuali dugaan praktik jual beli jabatan.

“Jadi praktik-praktik jual beli jabatan, kita sikat. Tunggu saja waktunya. Siapapun melakukan pasti tertangkap,” tegas Firli dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2022-2022 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4).

Isu jual beli jabatan di Kemendes PDTT mencuat setelah diberitakan oleh salah satu media massa. Karena diduga,
seorang anggota Staf Khusus Mendes PDTT memperjualbelikan jabatan eselon I dan II dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon satu, Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar untuk direktur atau eselon dua, dan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta untuk eselon tiga.

Bahkan Komisi V DPR RI berencana akan memanggil Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar untuk mengklarifikasi soal informasi tersebut.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:





Close Ads