JawaPos Radar

TNI Ikut Berantas Terorisme bareng Polisi, Ini Kata Komnas HAM

16/04/2018, 19:17 WIB | Editor: Imam Solehudin
RUU Terorisme
Ilustrasi TNI. Komnas HAM menilai TNI bisa saja ikut membantu pemberantasan terorisme di Indonesia. Dengan catatan kalau situasinya memang darurat. (Dok.JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme tengah dibahas DPR RI. Dalam rancangan RUU tersebut, muncul wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Hal itu kemudian memicu penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sekalipun demikian, Komnas Ham sedikit 'longgar'. TNI dinilainya masih boleh dilibatkan jika kondisi darurat.

"Sebaiknya TNI menangani terorisme yang mengganggu pertahanan negara. Jadi kalau harus terlibat spesifik keterlibatannya pada objek-objek vital tertentu, bukan yang lain," ungkap Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Objek vital pertahanan negara yang dimaksud seperti Istana Presiden, Kapal Induk atau kapal tempur, hingga pesawat terbang dan tempur.

Sedangkan jika objek bom seperti hotel, tempat hiburan, hingga pusat perbelanjaan, tidak perlu adanya pelibatan TNI.

Lebih lanjut Choirul mengatakan bahwa TNI dapat diperbantukan menangani teroris jika skala ancamanannya terlampau besar. Dengan kata lain tidak mampu hanya ditangani oleh kepolisian.

Namun jika tingkat bahaya itu sudah kembali menurun, maka penanganan kasus terorisme ini dapat kembali dimandatkan kepada polisi.

"Kalau urgent dan mendesaknya, udah kelar (kasus terorismenya) turun lagi yang nanganinnya polisi. Kalau urgent dan mendesaknya bisa ditanganinnya 1, 2 hari ya cukup 1, 2 hari ga perlu panjang-panjang," lanjut Choirul.

Sementara, Inpekstur Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI, Kolonel CHK Edi Imran menerangkan bahwa dalam RUU Terorisme TNI, pihaknya hanya terlibat dalam penanganan terorisme skala besar.

Pun dalam bertindak. TNI bertindak di bawah kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kami dari TNI nanti tetap berada di bawah koordinasi BNPT. Jadi pelibatan kami itu pasti berdasar kebijakan dan keputusan BNPT," kata Edi.

"Iya betul, BNPT tadi. Mereka memutuskan bahwa TNI masuk di dalam operasi. Nah aksi-aksi terorisme kecil seperti bom Thamrin dan bom-bom tempo lalu tidak perlu TNI masuk, yang skala besar saja. Pokoknya mana yang tidak mampu ditangani oleh kepolisian tadi baru kita masuk di dalam," imbuhnya.

Edi juga menegaskan bahwa dalam RUU Terorisme ini, TNI tidak diposisikan untuk mengambil alih tugas kepolisian. TNI hanya membantu penangkapan, kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Karena ada khawatiran bahwa kalau ada TNI masuk itu pelanggaran HAM. Jadi kalau misalnya ada pelaku terorisme yang tertangkap, maka kita serahkan kepada kepolisian," pungkas Edi.

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up