JawaPos Radar | Iklan Jitu

Fenomena Anggaran Pendidikan Disunat, ILR: Hanya KPK yang Bisa Tangani

15 Desember 2018, 16:00:59 WIB
Fenomena Anggaran Pendidikan Disunat, ILR: Hanya KPK yang Bisa Tangani
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan pemerasan terhadap 140 kepala SMP terkait anggaran pendidikan di Cianjur.

Dugaan KPK, Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

Menanggapi akan adanya fenomena ini, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar meyakini modus korupsi yang digunakan Bupati atau Wali Kota memang sering berupa pemerasan terhadap kepala dinasnya.

"Ini modus korupsi yang jamak dilakukan oleh Bupati/Wali Kota terhadap sejumlah kepala dinasnya," tegas Erwin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (15/12).

Lebih lanjut, Erwin menilai dengan adanya fenomena ini, semestinya lembaga antikorupsi ini bisa mengirimkan rekomendasi terkait pemberian anggaran pendidikan. Jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali.

"Harusnya KPK beri saran yang sangat spesifik terhadap pola pemberian anggaran pendidikan dan jaminan posisi birokrasi. Kalau tidak, pola pemerasan semacam ini juga akan tetap terjadi di daerah lain," imbuhnya.

Di lain sisi, dia mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang digawangi Agus Rahardjo ini. Sebab, bisa mengendus praktik ini.

"Ya memang hanya KPK yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap kasus semacam ini. Meski demikian, saya harap KPK tidak hanya berhenti di sini," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Saat menuju rumah tahanan, Irvan membantah dirinya memberi perintah memotong anggaran untuk pendidikan di Cianjur. Dia mengatakan itu inisiatif dari bawahannya.

Selain Irvan, KPK menetapkan Cepy Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) dan Rosidin (Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) sebagai tersangka.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : (ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up