JawaPos Radar

Tak Kooperatif, Setya Novanto Terancam Penjara Seumur Hidup

15/12/2017, 10:03 WIB | Editor: Kuswandi
Setya Novanto
Setya Novanto duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Tingkah Setya Novanto di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (13/12) lalu menjadi catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, bisa saja itu menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman berat.

Adapun Novanto di dalam persidangan lalu terbilang hampir tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Sekalipun angkat suara, Ketua DPR nonaktif itu hanya mengatakan kondisinya sakit.

Dia mengaku diare hingga 20 kali namun tidak diberi obat oleh KPK. Padahal, seluruh dokter spesialis yang dihadirkan lembaga antirasuah mengatakan bahwa Novanto dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti jalannya persidangan.

Setya Novanto
Setya Novanto di sela-sela sidang perdana kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

"Tentu saja itu akan menjadi catatan dan pertimbangan bagi KPK. Apakah nanti akan menjadi faktor yang memberatkan dalam tuntutan dan saya kira hakim juga akan mencatat dan mempertimbangkan hal tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kamis malam (14/12).

Karenanya, dia mengajak Novanto untuk menghormati kewibawaan pengadilan dengan fokus pada proses pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sebab jika tidak, ancaman penjara seumur akan menghampirinya.

"Pasal yang digunakan adalah Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 jadi ini bentuk dakwaan alternatif. Kalau kita baca Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 itu maka ancaman maksimalnya adalah seumur hidup atau maksimal 20 tahun," tegas Febri.

Diketahui, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, memang jelas disebutkan bahwa setiap orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sementara, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan jika setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Kalau untuk pasal 2 minimal 4 tahun, kalau untuk pasal 3 minimal 1 tahun," pungkas Febri.

(dna/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up