alexametrics

Diperiksa KPK 3,5 Jam, Eks Menpora Imam Nahrawi Memilih Bungkam

15 Oktober 2019, 17:09:20 WIB

JawaPos.com – Mantan Menpora Imam Nahrawi telah selesai menjalani pemeriksaannya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10). Sedianya Imam diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

Bekas anak buah Presiden Jokowi itu diperiksa untuk tersangka Miftahul Ulum, eks asisten pribadinya. Imam memilih bungkam setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam di lantai 2 Gedung KPK.

Sesekali, dia hanya menampakkan senyum dari wajahnya. Imam Nahrawi memilih langsung menaiki mobil tahanan KPK tanpa menghiraukan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Disinyalir, pemeriksaan terhadap eks menteri Jokowi itu akan memperdalam bukti keterlibatan dirinya dan asisten pribadinya dalam pengurusan proposal dana hibah KONI.

“Penyidik akan mendalami keterangan yang bersangkutan sepanjang pengetahuannya dalam kasus ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) mengumumkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp 26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. KPK pun telah menahan keduanya selama 20 hari pertama.

Atas perbuatannya, Imam dan Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads