JawaPos Radar

Tanda Tangannya Disalahgunakan, Tjahjo Terkejut

15/08/2018, 20:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Tanda Tangannya Disalahgunakan, Tjahjo Terkejut
Mendagri Tajhjo Kumolo malu ada anak buahnya yang memperjualbelikan tanda tangannya seharga Rp 10 juta. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku terkejut saat mengetahui tanda tangannya disalahgunakan oleh anak buahnya. Tjahjo menyebut surat yang ia tandatangani perihal pengangkatan SKPD diperjualbelikan oleh anak buahnya dengan harga Rp 10 juta.

"Saya sudah tiga tahun 10 bulan di Kemendagri, saya menandatangani satu SKPD. Waktu itu saya teken 514 Kabupaten/Kota. Baru dua hari lalu, bahwa teken saya perkabupaten itu dijual Rp 10 juta. Tiga tahun nggak tahu, saya kaget, udah pensiun orangnya,” ungkap Tjahjo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Tapi, tak hanya perihal itu. Tjahjo juga mengaku dirinya malu terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo yang juga hadir dalam acara konferensi pers Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Sebabnya, ternyata banyak bawahannya yang memiliki integritas rendah.

"Tantangan yang kami hadapi khususnya Kemendagri, kami juga malu dengan Ketua KPK. Ini rendahnya komitmen dan integritas," ungkap Tjahjo.

"Bayangkan satu hari Ketua KPK mendampingi pernyataan komitmen dan integritas pemimpin daerah besoknya OTT KPK. Seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota jam 15.15 dikumpulkan Presiden Jokowi di Istana Negara jam 17.30 kepala daerah di OTT di dekat Istana. Ini komitmen membuat sedih," imbuhnya.

Tjahjo juga menyebut kalau modus korupsi yang ditangani internal Kemendagri pada tahun 2016-2017 tidak menurun. Tetapi, tidak juga meningkat meski dirinya telah menggandeng lembaga antirasuah untuk melakukan pencegahan.

Dia memaparkan selama tahun 2016-2017 terdaftar ada kasus penggelapan yakni penyalahgunaan wewenang sebesar 514 kasus, mark up anggaran 399 kasus, proyek fiktif 61 kasus, penyalahgunaan anggaran 129 kasus, laporan fiktif 139 kasus, dan terakhir adalah kasus gratifikasi serta suap 68 kasus.

Sehingga, dirinya berharap dengan adanya tim nasional pencegahan ini kemudian angka tersebut bisa lebih baik. Karena dengan munculnya aturan-aturan baru, dia mengaku pemerintah punya suara yang sama soal anti korupsi.

"Saya sama dengan pak Moeldoko dan pak Kepala Bappenas. Karena pemerintah harus sama suaranya maka koalisinya harus mantap," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up