JawaPos Radar

KPK Garap Kasus Amin, Wakil Ketua BPK Dipanggil Jadi Saksi

15/08/2018, 13:26 WIB | Editor: Ilham Safutra
KPK Garap Kasus Amin, Wakil Ketua BPK Dipanggil Jadi Saksi
Jubir KPK Febri Diansyah ()
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. Rencananya dia akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo)," ungkap jubir KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (15/8).

Selain Bahrullah, penyidik lembaga superbodi itu juga memanggil tiga orang lainnya. Mereka adalah Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kepala Dispenda Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga, dan Sekda Labuhanbatu Utara Habibuddin Siregar. Ketika dipanggil dengan kapasistas sebagai saksi untuk Yaya. Untuk tersangka Amin Santono, KPK memanggil Wakil Bendahara DPP PKB Rasta Wiguna, Iwan Sonjaya selaku swasta dan seorang PNS bernama Idawati.

Sebelummya, KPK resmi menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santoso sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan, setelah sembilan pihak yang ditangkap Jumat (4/5), selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam.

Selain Amin, penyidik juga menetapkan beberapa pihak lain. Di antaranya Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.

Kata Saut, ada dugaan penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari komitmen fee yang dijanjikan pihak kontraktor terkait dua proyek. Diduga penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilai total sekltar Rp 25 millar (diduga komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar).

Lebih lanjut, Saut menuturkan Amin menerima uang senilai Rp 400 juta dan Eka menerima uang senilai Rp 100 juta dari Ahmad Ghiast di lingkungan Pemkab Sumedang. Sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pernkab Sumedang. AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up