JawaPos Radar

Idrus: Kalau Ingin Negara Ini Maju Kita Harus Hormati Proses Hukum

15/08/2018, 15:20 WIB | Editor: Ilham Safutra
Idrus: Kalau Ingin Negara Ini Maju Kita Harus Hormati Proses Hukum
Menteri Sosial Idrus Marham (Charlie Lopulua/Indopos/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat mendatangi gedung lembaga superbodi itu Idrus mengaku memenuhi panggilan untuk melengkapi pemeriksaan yang pernah dijalaninya pada beberapa waktu lalu, tepatnya (26/7) dan (19/7). Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

"Saya meyakini saya dipanggil mungkin dalam rangka untuk melengkapi pemeriksaan saya sebelumnya. Tapi substansinya saya belum tahu persis. Nanti mungkin setelah saya ditanyakan oleh penyidik baru saya sampaikan," ungkapnya saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Politikus Partai Golkar itu mengaku tak mempersoalkan kalau memang harus dipanggil sebagai saksi sebanyak tiga kali oleh penyidik KPK. Menurutnya, memenuhi panggilan KPK merupakan penghormatan pada proses hukum.

"Mau tiga kali, empat kali ya berapa kali pun kita harus hadir. Ini adalah bagian dari penghormatan proses hukum yang ada. Jadi kalau kita ingin lihat negara ini maju kita harus hormati proses hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik," jelasnya.

Diketahui kasus dugaan suap PLTU Riau-1 bermula dari ditangkapnya Eni Maulani Saragih, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar di rumah Idrus Marham yang berada di bilangan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ketika itu Eni tengah menghadiri acara ulang tahun mantan Sekjen Partai Golkar tersebut. Lantas Eni ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta. Suap itu menjadi bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kala itu diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga. Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up