JawaPos Radar

11 Jam Diperiksa KPK, Idrus Marham: Saya yang Minta

15/08/2018, 23:03 WIB | Editor: Imam Solehudin
Idrus Marham
Menteri Sosial Idrus Marham usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu (15/8) malam. (Intan Permata/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Sosial Idrus Marham rampung menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (15/8) malam. Idrus diperiksa terkait kasus suap pengadaan PLTU Riau-1 yang melilit Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Usai diperiksa, Idrus menyebut pemeriksaan yang memakan waktu hingga 11 jam tersebut memang permintaannya. Idrus ingin agar keterangan yang dibutuhkan KPK lengkap.

"Jadi karena itu cukup lama. Ya saya bilang kalau bisa diselesaikan sekarang akan lebih bagus, karena mau sampe jam berapapun katanya, yang penting saya katakan 'saya siap dan kalau bisa kita selesaikan'," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Namun, mantan Sekjen Partai Golkar ini enggan merinci terkait substansi masalah yang ditanyai penyidik kepada dirinya. Seperti perihal pertemuan dengan Eni, maupun soal Blackgold.

"Ndak, biarlah penyidik. Pokoknya semua terkait, yang saya ketahui sudah di jelaskan. Jadi kalo mau tanya, tanyalah ke penyidik," imbuhnya.

Dia juga menyatakan enggan membahas mengenai pemeriksaannya, apakah terkait penyelidikan baru atau tidak. Tapi ketika ditanya keterlibatan Idrus dalam kasus ini bila terbukti, dia hanya memilih tertawa.

"Haduh yang tau tentang itu penyelidikan itu kan KPK. Masa saya tau begini, jangan saya ditanya," pungkasnya.

Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan masih mendalami informasi-informasi tentang pertemuan-pertemuan yang pernah terjadi antara saksi dan tersangka.

"Penyidik mendalami dan mengklarifikasi lebih lanjut mengenai isi pertemuan itu dan pertemuan itu sifatnya formal atau informal," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima. Serta Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali, dengan nominal yang berbeda.

Sementara penerimaan uang terakhir kepada Eni besarannya Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up