JawaPos Radar | Iklan Jitu

Dapat Fee Rp 4,8 Miliar, Eni Saragih Niat Muluskan Proyek PLTU Riau-1

15 Juli 2018, 23:59:59 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Eni Saragih
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih saat dibawa ke KPK dari rumah Menteri Sosial Idrus Marham karena suap proyek PLTU. (Issak/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih berdasarkan temuan tim penyidik merupakan kasus yang sangat besar. Proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan PLTU Riau-1 yang anggarannya mencapai Rp 1.100 triliun.

“Dana yang disiapkan untuk proyek PLTU 35 ribu megawatt itu sekitar Rp 1.100 triliun. Itu yang kita sudah bicarakan pada awal Januari 2017, kita sudah panggil semua stekholder-nya. Jadi kita sudah hitung potensi penyimpangannya. Tapi kita lihat nanti sampai sejauh mana,” kata Saut di Gedung KPK, Minggu (15/7) malam.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya masih terus mendalami kasus suap terkait proyek PLTU di Riau-1. Setidaknya penyidik masih mencari dua bukti informasi terkait aliran dana yang sudah masuk ke Eni dari pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.

“KPK pada prinsipnya mencari bukti-bukti dugaan aliran dana yang sudah mengalir, totalnya Rp 4,8 miliar bagian dari Rp 500 juta yang diamankan dari OTT,” tutur Febri.

Oleh karenanya, upaya penggeledahan di lima lokasi dari tempat dua tersangka dan Dirut PT PLN Sofyan Basri dilakukan oleh penyidik untuk menelusuri proses transaksi pembangunan proyek PLTU Riau-1.

“Soal bagaimana proses transaksinya. Ini sangat panting juga didalami lebih lanjut, terutama terkait kerja sama pada PLTU di Riau-1,” jelas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/5). Mereka yakni anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan Bos PT Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo.

Eni diduga menerima suap dari Johanes B Kotjo terkait proyek pembangkit listrik PT PLN di Riau, uang tersebut diberikan secara bertahap sebanyak empat kali dengan total mencapai Rp 4,8 miliar. 

"Diduga penerimaan kali ini merupakan penerimaan yang keempat dari pengusaha JBK (Johanes B Kotjo) kepada EMS (Eni Maulani Saragih) dengan nilai total Rp 4,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7).

Basaria merinci penerimaan Eni yang sudah dilakukan, yakni pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta, dan terakhir pada 13 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta. 

"Diduga uang diberikan oleh JBK kepada EMS melalui staf dan keluarga," ujarnya. 

Uang yang diterima Eni itu disinyalir merupakan commitment fee sebesar 2,5 persen, yang berasal dari nilai proyek yang akan diterima politikus Partai Golkar dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau.

Update, 16 Juli 2018:

Untuk menghindari multitafsir, judul sebelumnya yakni 'Proyek PLTU yang Digarap Eni Saragih Itu Mencapai Rp 1.100 Triliun' diganti dengan yang lebih tegas.

(ce1/rdw/JPC)

Alur Cerita Berita

KPK OTT Anggota DPR Fraksi Golkar EMS 15 Juli 2018, 23:59:59 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up