alexametrics

Setnov Kembali Berulah, KPK Ultimatum Ditjen PAS Serius Benahi Lapas

15 Juni 2019, 21:30:44 WIB

JawaPos.com- Usai terpergok di rumah makan Padang beberapa waktu lalu, terpidana korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto kembali berulah. Terkini, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut ketahuan pelesiran bertemu sorang perempuan di sebuah toko bangunan di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (14/6). Atas ulahnya tersebut, kini dia telah dipindahkan dari LP Sukamiskin Bandung ke Rutan Gunung Sindur, Bogor.

Menanggapi adanya ulah mantan Ketua DPR tersebut, sejumlah pihak meminta agar pihak Ditjen Lapas, Kemenkumham serius membenahi masalah lapas. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada prinsipnya, KPK menghargai pemindahan napi tersebut. Namun dengan berulangnya kasus tersebut terjadi, hal tersebut tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik.

“KPK mengingatkan agar Ditjen Pas tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya,” tegas Febri kepada JawaPos.com, Sabtu (15/6).

Lebih lanjut, KPK juga berharap Ditjen Pas juga dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di LP Nusakambangan. Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan.

“Karena jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas,” imbuh mantan aktivis antikorupsi tersebut.

Sementara itu, untuk mencegah kejadian terulang, pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, meminta agar pejabat Kemenkumham harus sering turun ke daerah untuk mengecek kondisi lapas.

“Menkumham harus membuat SOP apa saja sakit dan respons yang ada, yang harus dilakukan jika mengalami penyakit tersebut. Tidak semua sakit juga bisa keluar lapas, sehingga jika ada kesalahan semacam ini, ada pihak yang bisa dimintapertanggungjawaban,” kata Erwin.

Di lain pihak, pegiat antikorupsi lain dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) Dio Ashar dan Choki Risda Ramadhan juga berharap agar ada pembenahan serius dari pihak Ditjen PAS. “Ini harus jadi momentum lapas untuk berbenah,” kata Dio. “Reformasi penjara perlu dilakukan,” imbuh Choki.

Erwin menduga, terulangnya kejadian yang dilakukan Setnov terulang lantaran adanya orang kuat di dalam Kemenkumham yang membekengi Novanto.

“Tidak sembarang orang punya akses dan melanggar hukum berkali-kali seperti Setya Novanto, jika dibandingkan dengan narapidana lainnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta Menkumham Yasona Laoly bertanggungjawab terhadap hal ini. “Publik sudah cukup sabar melihat pelanggaran yang sama tanpa ada upaya yang serius dari Jokowi untuk membenahi hukum Indonesia,” imbuh Erwin.

Tak hanya itu, Erwin juga meminta agar ada pemeriksaan internal soal ulah Setnov. Ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang lalai dalam menjalankan tugasnya. “Jika secara sengaja ditemukan suap atau menerima sesuatu, maka yang bersangkutan bisa dihukum,” tegas Erwin.

Selain itu katanya, Setnov bisa juga dikenakan delik suap jika diketahui menawarkan imbalan untuk keluar dari tahanan. “Ini semua tergantung dari niat Menkumham. Jika dia serius membenahi lapas, seharusnya itu bisa dilakukan,” katanya.

Sementara itu, agar izin berobat kembali tak disalahgunakan, Choki meminta agar pihak Lapas memperketat izin pengobatan bagi para warga binaan. “Tingkatkan kualitas kesehatan dan dokter di lapas supaya bisa screening lebih ketat dan tidak mudah berikan izin berobat,” pinta Choki.

Hal senada juga diungkapkan Direktur dari Center for Detention Studies (CDS) Ali Aranoval. “Untuk cara meminimalisir sebaiknya Kemenkumham membuat rumah sakit khusus pengayoman di Sukamiskin atau dokter pribadinya yang visit ke dalam Lapas,” kata Ali.

Lebih lanjut, terkait ulah yang dilakukannya, baik Choki maupun Ali berpendapat jika Setnov bisa dikenakan hukuman tambahan atas ulah yang dilakukannya.

Adapun di antaranya pembatasan hak-haknya selama menjalani hukuman. “Kalau mau dijerat dengan pasa korupsi lagi harus dibuktikan dulu ada suap dari Setnov ke petugas lapas,” kata Choki. “Setnov bisa dikenakan hukuman disiplin dan sanksinya tidak mendapatkan pengusulan hak hak berup remisi dan pembebasan bersyarat dan lain-lain,” tukas pegiat hukum yang mengakji masalah penahanan atau penjara tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, terkait terungkapnya kembali Setnov pelesiran, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ade Kusmanto membenarkan pemindahan Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur. Alasan pemindahan tersebut karena yang bersangkutan meyalahgunakan izin untuk melakukan berobat.

“Betul dipindah ke Lapas Gunung Sindur, karena menyalahgunakan izin berobat,” ujar Ade kepada JawaPos.com, Sabtu (15/6). Namun, ketika dikonfirmasi ulang apakah Setnov akan diberikan hukuman tambahan atas ulahnya, Ade belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak ‎mengatakan pemindahan itu karena Setya Novanto melakukan pelanggaran berat. Sehingga salah satu caranya adalah pemindahan lapas yang ia tempati selama ini.

‎”Ini tindakan yang harus saya lakukan sebelum saya melaporkan kepada Pak Menteri (Yasonna H Laoly),” katanya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono