alexametrics

Tekan Klitih, Aturan Jam Istirahat Anak Dinilai Tak Bakal Efektif

15 April 2022, 14:06:37 WIB

JawaPos.com – Satu demi satu aturan dikeluarkan di Jogjakarta untuk menekan klitih atau kejahatan jalanan yang pelakunya anak-anak muda. Setelah Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan surat edaran, kini Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menerbitkan instruksi pencegahan kekerasan anak di jalanan.

Salah satu yang menonjol diatur adalah jam istirahat untuk anak sejak pukul 22.00 hingga 04.00. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektif mencegah klitih.

Instruksi itu diunggah di media sosial resmi Pemkab Sleman, @kabarsleman. Ada sejumlah poin dalam instruksi tersebut. Pertama, menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah secara intensif dari tingkat RT/RW dengan menerapkan jam rumah atau jam istirahat anak. Setiap RT dan RW harus mendukung anak untuk mematuhi jam istirahat anak dan memastikan anak tidak keluar rumah pada pukul 22.00 hingga 04.00.

Orang tua juga diinstruksikan membina dan mengawasi anak pada jam istirahat anak tersebut. Mengampanyekan program perlindungan anak dengan slogan Semua Anak, Anak Kita.

Poin kedua, diinstruksikan meningkatkan kewaspadaan antisipasi potensi munculnya kekerasan anak di jalanan. Poin ketiga, tokoh agama dan masyarakat harus berperan aktif menyosialisasikan jam istirahat anak kepada masyarakat luas. Terakhir, pelaku usaha di Sleman dilarang melayani atau menerima anak saat jam istirahat anak.

Pengamat sosial Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, tujuan jam istirahat anak itu memang baik. Namun, masalahnya adalah mekanisme kontrol tidak efektif. ”Tentu semua itu dikembalikan ke lingkungan keluarga masing-masing,” ujarnya.

Jam istirahat anak hanya bisa dijalankan kalau orang tua mendukung aturan tersebut. Namun, kalau orang tua atau keluarga tidak peduli, percuma saja. ”Aturan malah bisa diakali, aturan sekadar formalitas,” katanya.

Aturan itu juga belum melembaga dengan belum adanya kelompok kerja atau aturan turunan di tingkat kelurahan atau pedukuhan. Dia mengusulkan perlunya sosialisasi masif kepada orang tua. ”Selanjutnya, orang tua diajak untuk bekerja sama menerapkan aturan itu,” tuturnya.

Dalam memperlancar komunikasi tersebut, diperlukan wadah komunikasi bisa berupa grup WhatsApp di tingkat RT. Dengan aktivitas berupa monitoring mobilitas anak pada malam hari. ”Di atas pukul 22.00,” katanya.

Dia menjelaskan, sayangnya instruksi bupati Sleman itu hanya berupa antisipasi dan belum menyentuh akar masalah dari klitih, kesejahteraan masyarakat Jogja yang rapuh. ”Yang utama malah belum,” tandasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/c14/ttg

Saksikan video menarik berikut ini: