alexametrics
Kejagung Tahan Eks Dirut Jiwasraya

Kasus Gagal Bayar Asuransi, Tersangka Bisa Bertambah

Penyidik Telusuri Aset-Aset
15 Januari 2020, 11:20:07 WIB

JawaPos.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau AJS oleh Kejaksaan Agung memasuki babak baru. Kemarin (14/1) penyidik pidana khusus (pidsus) Kejagung menetapkan lima tersangka. Salah satunya mantan Dirut PT AJS Hendrisman Rahim.

Dua tersangka lain berasal dari swasta. Yakni, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Dua tersangka lagi adalah mantan Direktur Keuangan AJS Harry Prasetyo serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.

Mereka keluar dari gedung bundar Kejagung secara bergantian dengan mengenakan rompi berwarna merah muda, tanda telah berstatus tersangka dan hendak ditahan. Benny keluar pertama pada pukul 17.08.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman mengatakan, lima tersangka ditahan secara terpisah. Hendrisman dikirim ke Rutan Guntur Pomdam Jaya, Harry ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan, dan Syahmirwan dititipkan di Rutan Cipinang. Lalu, Benny harus mendekam di Rutan KPK dan Heru di Rutan Kejagung.

AKHIRNYA PAKAI ROMPI: Mantan kepala divisi investasi dan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Syahmirwan ditahan setelah diperiksa tim penyidik Kejagung kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Para tersangka dijerat dengan sangkaan pasal 2 subsider pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Iya, sama (untuk kelima tersangka, Red),” jelas Adi di Kejagung.

Namun, Adi enggan membeber peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang berujung pada gagal bayar polis tersebut. Dia berdalih proses penyidikan masih berjalan. Penyidik juga terus melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta tambahan untuk menentukan tersangka lain. ”Kami nggak mungkin jelaskan peran masing-masing. Itu masih strategi kami,” kelit mantan kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung tersebut.

Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung Febri Ardiansyah menambahkan, pengembangan kasus Jiwasraya dipastikan meningkat. Pihaknya terus menerima dokumen-dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kejagung mencatat ada tambahan transaksi yang harus diteliti hingga 55 ribu transaksi saham dan masih menunggu indikasi transaksi reksa dana yang merugi.

Tidak hanya itu, dalam waktu dekat Kejagung juga berencana merambah penelusuran aset-aset. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melakukan penelusuran aset. Mudah-mudahan bisa terungkap semua,” jelas Febri. Rencananya, hari ini penyidik juga memeriksa empat tersangka lain.

Sementara itu, para tersangka memilih bungkam saat keluar dari Gedung Bundar KPK. Namun, melalui kuasa hukum, mereka mempertanyakan upaya penahanan yang dilakukan penyidik. ”Nggak ngerti apa alat buktinya,” kata Muchtar Arifin, pengacara Benny, di kompleks Kejagung seusai pemeriksaan.

Muchtar menyesalkan penahanan terhadap kliennya. Sebab, penyidik belum menjelaskan penetapan tersangka Benny. Apalagi, kliennya bukan berasal dari internal Jiwasraya. ”Orang Jiwasraya yang harusnya bertanggung jawab. Direksinya,” cetus dia.

Perusahaan Benny diketahui menerbitkan medium term notes (MTN) di PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 680 miliar. Namun, kata dia, pada 2016 sudah diselesaikan semua. ”Nggak ada sangkut pautnya lagi,” ucapnya. Terlebih, lanjut Muchtar, jumlah itu lebih kecil jika dibandingkan dengan pihak lain yang menanam modal hingga kerugian PT AJS mencapai Rp 13,7 triliun.

Senada, Soesilo Ariwibowo, pengacara Heru, menyayangkan penetapan tersangka yang dinilai terlalu buru-buru. ”Memang saya sebagai penasihat hukum tentu menyayangkan penahanan ini karena tidak ada urgensinya,” jelas dia. Soesilo juga tidak menjelaskan dugaan perbuatan kliennya dalam kasus tersebut. Alasannya, menunggu penjelasan secara lengkap dari Kejagung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan terhadap 13 objek pemeriksaan. Sebanyak 24 saksi juga telah diperiksa sejak 27 Desember 2019 secara beruntun. Saat ini Kejagung bersama BPK bekerja sama terkait dengan perhitungan kerugian negara kasus tersebut.

BPK mengungkapkan, ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional perusahaan PT AJS selama 2014–2015. BPK mengumumkan hasil pemeriksaan di mana terdapat dugaan negative equity sebesar Rp 27,2 triliun per November 2019. Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, kerugian itu terutama karena PT AJS menjual produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi upaya investigasi dan langkah penahanan terhadap tersangka kasus Jiwasraya. Secara khusus, dia merespons positif hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindakan tegas Kejaksaan Agung. ’’Kami mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini,’’ ujarnya kemarin (14/1).

Erick menyatakan, tindakan tegas seperti yang diterapkan pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada korporasi. Terutama kepada perusahaan layanan asuransi. ’’Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik,’’ tegasnya.

Peleburan ASABRI-Taspen

GEDUNG ASABRI (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Proses peleburan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (ASABRI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berjalan di tengah isu dugaan korupsi. Selain ASABRI, sedang dipersiapkan pula penggabungan PT Taspen (Persero) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), ASABRI dan Taspen harus melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Ditargetkan, penggabungan tersebut paling lambat berlangsung pada 2029. ’’Sedang disiapkan sesuai regulasi yang ada. Kita ikuti saja,’’ tutur Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Dia belum mau memerinci skema iuran dan klaim manfaat bagi peserta Taspen maupun ASABRI. Agus juga enggan berkomentar banyak soal gugatan empat purnawirawan TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak peleburan tersebut. Sebab, mereka merasa risiko kerja TNI tak bisa disamakan dengan pekerja biasa. ’’Sebaiknya tanya ke kementerian. Saya kira nanti pemerintah yang koordinasikan,’’ ujarnya.

Disinggung soal kabar suntikan dana untuk Jiwasraya, Agus membantah. Menurut dia, kabar tersebut tidak benar. Tidak ada rencana dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan suntikan dana kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Meski demikian, pihaknya patuh pada aturan OJK soal report investasi tiap bulan. Kewajiban itu dilakukan untuk merespons kasus Jiwasraya dan ASABRI yang dinilai gagal dalam manajemen investasi. ’’Tiap bulan laporan nggak hanya ke OJK, tapi BPK juga,’’ katanya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : agf/deb/mia/c5/c9/fal


Close Ads