alexametrics
Sidang Etik DKPP

Curhat Soal OTT KPK, Wahyu Ngaku Ditangkap saat di Dalam Pesawat

15 Januari 2020, 17:10:16 WIB

JawaPos.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menceritakan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuatnya menjadi tersangka. Ia mengungkapkannya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sidang itu dilaksanakan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, tempat Wahyu ditahan karena menerima suap dari politikus PDIP Harun Masiku, terkait proses Pergantian Antar-Waktu caleg PDIP di DPR.

Kepala majelis sidang DKPP, Wahyu menyampaikan dirinya ditangkap tim KPK saat masih di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Saat itu, dia sudah berada di dalam kabin pesawat yang hendak terbang ke Provinsi Bangka Belitung.

“Iya di Bandara Soekarno Hatta, sudah masuk pesawat,” kata Wahyu saat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik, Rabu (15/1).

Wahyu menyebut, dia diminta turun oleh tim KPK. Dalam operasi senyap KPK, Wahyu juga tengah bersama asistennya yang bernama Rahmat Tonidaya.

“Iya (Diminta turun), dengan staf saya,” ujar Wahyu.

OTT terhadap Wahyu terjadi pada Rabu (8/1), tim KPK membawa surat penangkapan Wahyu. Dia pun mengikuti arahan tim KPK untuk turun dari pesawat.

“Petugas KPK menunjukkan surat, saya terima dan tidak protes” cetus Wahyu.

Diketahui, sebelumnya KPK telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif delapan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) kemarin.

Terkait operasi senyap yang dilakukan pada Rabu (8/1) kemarin, KPK membeberkan kronologis OTT tersebut. Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar menyampaikan, lembaga antirasuah menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio Fridelina yang merupakan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu selaku orang kepercayaan Wahyu.

“KPK kemudian mengamankan WSE (Wahyu Setiawan) dan RTO (Rahmat Tonidaya) selaku asisten WSE di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB,” kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Kemudian secara paralel, tim terpisah KPK mengamankan Agustiani Tio Fridelina di rumah pribadinya di kawasan Depok, Jawa Barat pada pukul 13.14 WIB. Tim pun berhasil mengamankan uang dalam bentuk dollar Singapura dari tangan Agustiani Tio.

“Dari tangan Agustina Tio, tim mengamankan uang setara dengan sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara,” ucap Lili.

Sementara itu, tim lain mengamankan SAE, DON, dan I di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat
pukul 13.26 WIB.  Terakhir, KPK mengamankan IDA dan WBU di rumah pribadinya di Banyumas.

“Delapan orang tersebut telah menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK,” jelas Lili.

Dalam perkara ini, KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads