alexametrics

Batas Usia Nikah Tak Lagi 16 Tahun, MK Minta DPR Susun UU Baru

14 Desember 2018, 15:50:31 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi batas usia minimal menikah bagi perempuan yang selama ini 16 tahun. Syarat tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Revisi tersebut terjadi setelah MK dalam sidang kemarin (13/12) mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski digugurkan, MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai perempuan. Hakim konstitusi menyerahkan ke DPR untuk membahas berapa batas usia minimal menikah bagi perempuan yang ideal.

Majelis hakim berpandangan, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan UUD 1945. “Dan tidak mempunyai hukum mengikat,” terang Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan uji materi kemarin (13/12).

Batas Usia Nikah Tak Lagi 16 Tahun, MK Minta DPR Susun UU Baru
Putusan MK menghapus ketentuan umur menikah bagi calon pengantin perempuan yang menyatakan paling rendah 16 tahun. MK menyerahkan ke DPR untuk membuat aturan baru yang lebih fleksibel. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Meski demikian, ketentuan pasal 7 ayat (1) itu tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan oleh DPR selaku penyusun undang-undang. Sebelumnya, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Selain bertentangan dengan UUD, lanjut dia, pasal itu dinilai bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.

Anggota majelis hakim I Dewa Gede Palguna menambahkan, perkawinan anak sangat berdampak negatif, terutama pada sisi kesehatan. Peluang eksploitasi dan ancaman kekerasan kepada mereka juga lebih tinggi. “Perkawinan anak juga akan berdampak buruk bagi pendidikan anak tersebut,” ujar Palguna.

Dia lantas merujuk pada ketentuan pasal 31 UUD 1945. Pasal itu menjelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. “Maka, ketika menikah pada usia 16 tahun, seorang perempuan akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun,” kata Palguna. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional yang seharusnya bisa dirasakan laki-laki dan perempuan.

Setelah batas usia 16 tahun digugurkan, berapa usia bagi perempuan yang boleh menikah? Dalam putusannya, MK tidak menetapkan batas minimal usia pernikahan. MK memerintah DPR untuk merevisi pasal 7 ayat (1) dalam jangka tiga tahun.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tenggat tiga tahun untuk merevisi undang-undang merupakan angka yang moderat bagi pembentukan UU. Selama menunggu perubahan aturan, MK memutuskan bahwa aturan yang ada tetap berlaku. Jadi, tidak sampai ada kekosongan hukum. “Kalau tidak ada perubahan setelah tiga tahun, usia perkawinan harus diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak,” terang dia.

Mengapa MK tidak menetapkan batas 18 tahun sebagai usia pernikahan? Fajar menjawab, hal tersebut akan mengunci pembentukan UU. Sampai kapan pun, kata dia, pembentuk UU tidak bisa mengubah ketentuan usia perkawinan. Menurut dia, penentuan batas minimal usia itu fleksibel alias menyesuaikan perkembangan zaman. Sekarang misalnya 18 tahun, tapi mungkin 5-10 tahun lagi bisa berubah. Dengan tidak ditetapkan batas usia oleh MK, pembentuk UU bisa lebih fleksibel.

Rasminah, salah seorang pemohon, mengapresiasi putusan MK. Namun, kata dia, yang menjadi persoalan adalah mengapa harus menunggu tiga tahun untuk merevisi pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan. “Mengapa MK menyerahkan ke DPR, padahal MK sendiri bisa memutuskan,” ucap dia saat ditemui seusai sidang.

Jika penentuan batas usia pernikahan diserahkan ke DPR, lanjut dia, prosesnya akan sangat panjang. Padahal, dia berharap masa pembahasan revisi pasal 7 ayat (1) bisa dipersingkat. Tidak perlu sampai tiga tahun. Menurut dia, Indonesia sudah darurat perkawinan anak sehingga aturan harus secepatnya diubah dan diberlakukan. Apalagi, belakangan banyak kasus pemalsuan identitas anak untuk menikah yang ujung-ujungnya berdampak buruk bagi anak. “Saya merupakan korban perkawinan anak. Saya menikah usia kelas II SMP,” terang dia.

Anggota DPR Nihayatul Wafiroh setuju dengan putusan MK tersebut. Sudah saatnya UU tersebut diubah. “UU itu sudah lama, tahun 74 saya belum lahir,” terang dia saat ditemui di gedung DPR kemarin. Yang disampaikan MK sangat tepat bahwa jika menikah dalam usia 16 tahun, mereka tak bisa menyelesaikan pendidikan.

Menurut dia, putusan MK akan mendorong DPR untuk merevisi pasal 7 ayat (1). Bisa saja revisi UU dibahas mulai tahun depan setelah Pemilu 2019. Dia mengusulkan agar batas usia minimal untuk menikah adalah 20 tahun. “Baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya harus sama-sama dewasa,” ujarnya.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muhammadiyah Amin menegaskan, pihaknya akan menjalankan putusan MK tersebut. Termasuk jika nanti DPR sudah merevisi ketentuan batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1). Dia memastikan akan menyurati seluruh pimpinan KUA agar melaksanakan aturan baru tersebut. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (lum/wan/c10/agm)

Batas Usia Nikah Tak Lagi 16 Tahun, MK Minta DPR Susun UU Baru