JawaPos Radar | Iklan Jitu

Minta Presiden Evaluasi MK, Nono Sampono Dilaporkan ke BK DPD

14 November 2018, 05:05:59 WIB | Editor: Estu Suryowati
Minta Presiden Evaluasi MK, Nono Sampono Dilaporkan ke BK DPD
Surat DPD minta MK dievaluasi. (istimewa)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh dua mantan senator. Mereka yakni, mantan anggota DPD RI masa jabatan 2009-2014, Bambang P Soeroso dan Muspani (2004-2009).

Hal itu terkait surat pernyataan sikap politik DPD RI yang ditandatangani Nono terkait keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui surat tersebut, DPD meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang keberadaan MK.

Muspani menilai surat DPD tersebut dirumuskan secara sepihak oleh pimpinan dalam hal ini Nono Sampono. Surat tersebut secara nyata melanggar Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

"Demi menjaga marwah dan martabat lembaga DPD RI, kami melaporkan tindakan sepihak tersebut kepada Badan Kehormatan DPD RI," ujar Muspani dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group), Rabu (14/11).

Menurutnya, sesuai mekanisme, sikap politik lembaga DPD seharusnya diketahui, dipahami dan dirumuskan secara bersama oleh anggota DPD. Selain itu, sikap politik kelembagaan juga harus diputuskan dalam sidang paripurna DPD.

Ia menegaskan, penerbitan surat DPD juga bukan hak prerogatif pimpinan DPD. Atas dasar itu, tindakan Nono dinilai mencerminkan ketidakpahaman terhadap konstitusi, tata negara dan hubungan antara lembaga negara.

"Kan tidak bisa diatasnamakan oleh pimpinan. Pimpinan itu kan speaker ya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, kami melihat semakin ke sini keputusan lembaga itu bisa diatasnamakan jabatan seperti itu. Ini kan memprihatinkan," kata Muspani.

Menurutnya, surat tersebut juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara DPD RI dengan MK. Apalagi dalam surat tersebut, Muspani mengatakan, secara tegas memposisikan DPD RI melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Ditambahkan Bambang P Soeroso, sebagai lembaga tinggi negara, tidak elok bagi DPD RI menyatakan sikap tidak menerima putusan MK karena hal tersebut mencerminkan suatu sikap penolakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Kami sebagai orang yang pernah di situ prihatin juga. Cara kami merespons ya begitu. Kami harap Badan Kehormatan (BK) bisa bekerja dengan baik lah," kata Bambang.

Sebelumnya, beredar sepucuk surat bertanda tangan Wakil Ketua DPD Nono Sampono, tertanggal 21 September 2018. Dalam surat yang dilayangkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut, DPD meminta agar keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dievaluasi.

Permintaan tersebut terkait dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, yang menjadi dasar dikeluarkannya PKPU 26/2018. PKPU tersebut merupakan regulasi yang membuat Ketua DPD Oesman Sapta Odang terganjal mengikuti Pileg 2019.

Saat dikonfirmasi, Nono Sampono membenarkan bahwa pihaknya meminta Presiden mengevaluasi MK. Bahkan dia mengklaim, keinginan agar MK dievaluasi tidak hanya datang dari DPD, melainkan juga datang dari DPR dan MPR.

"Jadi, baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan, lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8).

Nono menjelaskan, alasan surat tersebut tidak ditandangani oleh OSO, lantaran Ketua DPD tersebut sedang menggugat PKPU 26/2018. "Oh, dia kan objeknya langsung. Jadi, nggak mungkin tanda tangan," katanya.

Dalam surat tersebut, DPD menilai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi dasar PKPU 26/2018 inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 28 i UUD45. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditujukan ke Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up