alexametrics

KPK Endus Izin Meikarta Bermasalah Sejak Awal, Bakal Ada TSK Baru?

14 November 2018, 10:33:02 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan Meikarta berstatus ‘backdate’ alias penanggalan mundur dari waktu sebenarnya. Sejumlah saksi pun dipanggil untuk dimintai keterangannya.

“Terkait dengan perizinan, KPK mendalami informasi adanya indikasi ‘backdate’ (penanggalan mundur) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/11).

Atas dasar tersebut, lanjut Febri, maka penyidik memeriksa tiga orang saksi dari pihak Pemkab Bekasi. Dari saksi itu, maka Penyidik KPK mendalami dua hal utama dalam perizinan pembangunan proyek Meikarta.

“Dalam pemeriksaan kali ini fokus KPK pada dua hal, yaitu proses perizinan dan pertemuan antara Bupati dengan pihak lain terkait proyek Meikarta,” tambahnya.

Pemeriksaan tersebut sudah dilakukan kemarin (13/11) terhadapi tiga pihak Joko Mulyono, Kabid di bagian hukum pemkab Bekasi, Asep Efendi, Pengawal Pribadi Bupati Bekasi dan Daniel Firdaus , Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan terkait dengan dugaan ‘backdate’ pada sejumlah dokumen perizinan, KPK tengah menelusuri pembangunan proyek Meikarta, apakah sudah dimulai sebelum proses pengurusan izin selesai atau sebaliknya.

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misalnya masalah pada tata ruang. Kemudian sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan, pemadam kebakaran, dan lain-lain,” tegas dia.

Disisi lain, sebut Febri temuan KPK tentang indikasi ‘backdate’ pada sejumlah dokumen perizinan bisa menjadi perhatian bagi pihak yang memiliki kewenangan, agar bisa melakukan review perizinan proyek Meikarta.

“Sebenarnya beralasan bagi pihak Pemprov, Pemkab ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta,” sambung Febri.

Sekadar informasi, KPK menetapkan sembilan tersangka suap terkait proyek Meikarta, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng sebagai salah satu tersangak (TSK) dan anak buahnya diduga menerima Rp 7 miliar secara bertahap dari Billy. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang Rp 3 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian uang yang pernah diterimanya dari pihak Lippo Group yang dipimpin oleh James Riady.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (ipp/JPC)

Close Ads
KPK Endus Izin Meikarta Bermasalah Sejak Awal, Bakal Ada TSK Baru?