alexametrics

KPK Cegah Eks Bupati Seruyan Bepergian ke Luar Negeri

14 Oktober 2019, 21:41:38 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah, mantan Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Darwin Ali untuk bepergian ke luar negeri. Hal ini menyusul setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung tahun anggaran 2007-2012.

“KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Pelarangan ke luar negeri itu disampaikan sejak 15 Agustus 2019. Selain Darwan, KPK juga meminta hal serupa dilakukan untuk Tju Miming Aprilyanto selaku Direktur PT Swa Karya Jaya (SKJ).

“Pencegahan ke luar negeri itu dilakukan berlaku selama enam bulan,” terang Febri.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah memeriksa 32 orang saksi. Mereka yang diperiksa dari unsur sejumlah kepala dinas, mantan Direktur Utama PT. Yala Persada Angkasa, panitia pengadaan proyek, pihak Inspektorat Kebupaten Seruyan, anggota DPRD Kabupaten Seruyan dan sejumlah pihak Swasta.

“Selain itu telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka DAL di Tebet, Jakarta Selatan dan menyita beberapa dokumen terkait perkara,” ungkap Febri.

KPK menduga Darwin saat menjabat sebagai Bupati Seruyan memerintahkan anak buahnya melakukan penunjukan langsung pada PT Swa Karya Jaya (SKJ) untuk menggarap Pelabuhan Laut Teluk Segintung. Direktur PT SKJ Tju Miming Aprilyanto diduga adalah teman dekat Darwan yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan pada 2003 silam.

Lembaga antirasuah pun menemukan sejumlah kejanggalan di antaranya diduga dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang dipalsukan. Peserta lelang lain juga diduga direkayasa dengan membedakan nilai penawaran hanya Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.

Selain itu, KPK juga menduga PT. SKJ diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut. Kemudian, panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT. SKJ.

“Pada 2009, diduga Darwin melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah Rp 687.500.000,” tutur Febri.

Oleh karenanya, KPK menyebut sejumlah kejanggalan yang terjadi menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurut Febri, kerugian keuangan negara yang tercatat mencapai sekitar Rp 20,84 miliar.

“Dalam perkara ini, KPK menduga adanya kerugian keuangan negara yang jumlahnya mencapai Rp 20,84 miliar,” jelas Febri.

Atas perbuatannya, Darwan Ali dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads