JawaPos Radar

Kemendagri Minta Penyelenggara Pemilu Patuhi Putusan MA

14/09/2018, 23:00 WIB | Editor: Estu Suryowati
Kemendagri Minta Penyelenggara Pemilu Patuhi Putusan MA
Mahkamah Agung (MA) membatalkan sejumlah pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, pada Kamis (13/9). (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan sejumlah pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg). Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penyelenggara pemilu menaati putusan MA tersebut.

"Putusan itu untuk ditaati rekan-rekan penyelenggara pemilu dan para pihak yang terkait dengan putusan tersebut," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada JawaPos.com, Jumat (14/9).

Bahtiar mengatakan, lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian perbedaan pemikiran di negara yang berlandaskan konstitusi. Putusan MA tersebut menjawab polemik mengenai kepesertaan mantan terpidana kasus korupsi dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Apapun putusan pengadilan kewajiban kita mematuhinya. Sudah diputuskan MA artinya sudah berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Oleh karena itu, Bahtiar berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pemangku kepentingan terkait dapat menerima putusan MA.

"MA telah memberi kepastian hukum pemilu yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu," pungkasnya.

Sebelumnya, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Sebagai konsekuensinya, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg.

"Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA," ujar Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (14/9).

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up