alexametrics
Skandal Pelarian Djoko Tjandra

KPK Sebut Tidak Bisa Serta Merta Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

14 Agustus 2020, 13:55:34 WIB

JawaPos.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji berupa USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar yang diduga berkaitan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Deputi Penindakan KPK, Brigjen Karyoto menyampaikan, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil alih pengusutan dugaan gratikasi Jaksa Pinangki. Menurutnya, Kejagung punya kewenangan sendiri dalam mengusut oknum Jaksa yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

“Kejaksaan juga sudah mulai serius dan tidak serta merta kita langsung mengambil alih, enggak gampang. Pengambil alih itu ada (aturannya) dalam Undang-Undang,” kata Karyoto dikonfirmasi, Jumat (14/8).

Baca juga: MAKI Minta Kejagung Jerat Pemberi Uang Rp 7 M ke Jaksa Pinangki

Karyoto pun mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dan Polri yang menindak tegas anggotanya dalam skandal pelarian Djoko Tjandra. Menurutnya, hal ini merupakan langkah tegas institusi aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, meski anggotanya yang terlibat perbuatan pidana.

“Kita harus mengapresiasi kepada Bareskrim dan Kejaksaan yang mau melakukan penyidikan terhadap anggotanya atau oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana. Ini tentunya satu langkah yang bagus dan perlu kita apresiasi,” cetus Karyoto.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dalam skandal kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra

Kejagung menduga, Pinangki menerima uang sebesar USD 500.000 atau setara Rp 7 miliar. Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya terkait skandal pelarian Djoko Tjandra, Kapolri Jenderal Idham Azis pun sudah mencopot Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet dari jabatannya di Hubinter Polri. Kedua jenderal polisi itu dicopot dalam rangka diperiksa dalam kasus red notice.

Selain itu, Polri juga sebelumnya telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri setelah terbukti membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Bahkan, mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sengkarut pelarian Djoko Tjandra.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads