alexametrics

MA Belum Juga Berikan Salinan Putusan Kasasi SAT pada KPK

14 Agustus 2019, 14:27:39 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan Mahkamah Agung (MA) belum juga memberikan salinan putusan kasasi mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sebab, MA telah memutus lepas Syafruddin dari kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, sudah terhitung satu bulan lebih KPK belum juga menerima salinan putusan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung. Salinan putusan kasasi itu dimaksud untuk mempertimbangkan langkah KPK dalam mengusut kasus korupsi BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.

“Sampai hari ini KPK belum menerima salinan putusan kasasi dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung secara lengkap. Saat putusan disampaikan MA pada 9 Juli 2019, kami baru menerima petikan saja,” kata Febri dalam pesan singkatnya, Rabu (14/8).

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, salinan putusan kasasi terhadap Syafruddin Temenggung menjadi penting untuk menentukan langkah penyidik untuk mengusut kasus mega korupsi BLBI.

“Jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat,” tegas Febri.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI).

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018,” ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7).

Atas dasar itu, MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan.

Diketahui, tiga hakim yang menyidangkan kasasi Syafruddin memiliki pendapat berbeda terkait perbuatan Syafruddin. Ketua majelis hakim Salman Luthan menyatakan Syafruddin melakukan tindak pidana, sementara, hakim Syamsul Rakan Chaniago dan M Askin, masing-masing menyatakan perbuatan Syafruddin sebagai perkara perdata dan administrasi

Putusan hakim di tingkat kasasi itu pun menggugurkan vonis pengadilan tinggi yang menghukum Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads