Saksi Ahli Beberkan Soal Penghapusbukuan Perkara BLBI

14/08/2018, 05:20 WIB | Editor: Estu Suryowati
Mantan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono tengah memberikan penjelasan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli perbankan di sidang lanjutan kasus BLBI, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/8). (Derry Ridwansyah)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, dalam praktek perbankan penghapusanbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Pasalnya, penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih.

Sementara kerugian terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. Demikian ia sampaikan saat menjadi saksi ahli dalam sidang Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Senin (13/8).

"Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum realized cost atau kerugian yang direalisasi," kata Sigit saat bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT), di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Sigit, konsekuensi penghapusanbukuan hanya tidak ditampilkan dalam kredit laporan keuangan, sifatnya masih potential loss karena hak tagih BPPN terhadap kredit tersebut masih ada. Hak tagih inilah yang pada saat penutupan BPPN pada 2004, dialihkan ke PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PAA) yang menampung semua aset BPPN.

Dalam kesaksiannya, Sigit juga mengatakan, apa yang dilakukan SAT adalah langkah penyelesaian restrukturisasi perbankan yang menjadi tanggung jawab BPPN, dan belum terselesaikan oleh Ketua BPPN sebelumnya.

"Seingat saya, proses restrukturisasi perbankan semasa SAT berjalan sesuai prosedur dan lancar, dibandingkan periode sebelumnya.  Dengan tuntasnya restrukturisasi itulah, Indonesia kini mempunyai sektor perbankan yang kuat. Sehingga seharusnya SAT perlu diganjar dengan penghargaan," ucap Sigit.

Di hadapan majelis hakim, Sigit juga menerangkan BPPN bukan lembaga mengejar untung atau rugi atas dana BLBI yang sudah disalurkan sebagai bantuan dana likuidtas pada krisis dahsyat beberapa waktu lalu.

"Jadi bagi BPPN, ukuran kinerja yang terpenting adalah bagaimana dia bisa sehatkan perbankan. Kedua, adalah recovery rate, mereka tidak diukur untung rugi di situ karena ini bukan lembaga yang mencari untung dan tidak bisa rugi," ujarnya.

Sigit juga menceritakan bahwa kondisi NPL saat itu juga sangat berbahaya karena sudah mencapai 30 persen.

"NPL juga sangat tinggi secara nasional lebih 30%. Maksimum (NPL) 5% untuk bank sehat. Ini dua indikator saja semua bank di Indonesia tidak ada yang sehat, itulah situasi perbankan pada saat itu," tuturnya.

Karena tingginya kurs dolar yakni dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.000 lebih, maka tidak mungkin nasabah atau siapapun mampu membayar utang yang langsung menggelembung. "Pasti tidak bisa ditagih karena dolar naik, maka itu yakin tidak bisa ditagih," jelasnya.

Sementara itu, di luar persidangan salah satu pengacara Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra mengklaim belum terjadi kerugian negara dalam perkara SKL BLBI. "Ketika diserahkan utang itu dalam bentuk hak tagih, itu yang ada baru potensial loss. Jadi potensi rugi negara, belum terjadi kerugian," ujarnya.

Menurut Yusril, kerugian itu terjadi, sesuai keterangan ahli, bahwa saat aset itu dijual oleh PT PPA kepada pihak lain dari semula hak tagihnya Rp 4,8 trilyun, dijual hanya sebesar Rp 220 miliar.

"Dalam hal ini hak tagihnya Rp 4,8 triliun dijual Rp 220 miliar maka kerugian negaranya menjadi Rp 4,58 triliun. Jadi, dari pertanggungjawaban perbankan itu tanggung jawab siapa, itu tanggung jawab yang menjual. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan yang harus dibebankan kepada Syafruddin," paparnya.

Selain itu, Yusril berpandangan seharusnya kliennya itu mendapat apresiasi karena berhasil menyehatkan perbankan nasional dan bisa merampungkan kekisruhan.

"Jadi meskinya orang-orang seperti Syafruddin ini diberikan penghargaan karena setelah terjadi krisis ini beliau tangani perbankan itu pulih dan perbankan kita sehat kembali. Ekonomi kita ya alhamdulillah baik lagi walaupun beberapa bulan terakhir susah lagi. Bukannya dihukum orang seperti Syafruddin ini," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi