alexametrics

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Rommy

14 Mei 2019, 15:37:55 WIB

JawaPos.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak melanjutkan penetapan tersangka terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

“Menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seluruhnya,” kata hakim Agus Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam pertimbangannya, Agus memandang proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penangkapan telah sah sesuai prosedur hukum. Hakim juga beranggapan sejumlah materi gugatan praperadilan tidak dapat diproses dalam praperadilan.

Oleh karena itu, dalil kuasa hukum pemberian goodie bag hitam senilai Rp 50 juta kepada Rommy yang disebut tim Rommy tidak dapat dilanjutkan dalam praperadilan.

Sebelum putusan dibacakan, pengacara Rommy, Maqdir Ismail tiba-tiba mencabut permohonan praperadilan kliennya atas status tersangka terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag. Hal ini dilakukan sesaat sebelum putusan dibacakan.

“Ada surat catatan dari kuasa dan memohon mencabut praperadilan,” ucap Agus.

Kendati demikian, tim biro hukum KPK meminta pembacaan putusan tetap dilanjut, karena sidang telah melalui serangkaian tahapan. Dalam perkara ini, Romahurmuziy alias Rommy mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin, dan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq.

KPK menduga ada transaksi yang dilakukan oleh Haris dan Muafaq kepada Rommy, transaksi tersebut diduga terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Diduga, Haris sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Rommy untuk memuluskan langkah Haris menjabat Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK mengamankan uang hingga Rp 156 juta.

KPK menyangka Rommy melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, HRS melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sementara itu, MFQ disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua