alexametrics

Wiranto Jamin UU Anti Terorisme Bukan untuk Kepentingan Politik

14 Mei 2018, 15:00:22 WIB

JawaPos.com – Pemerintah bersama dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sepakat untuk segera menuntaskan Revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme) yang kini sedang dibahas di DPR.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, setelah RUU revisi tersebut disahkan menjadi UU, maka akan banyak kegiatan guna meredam terorisme, termasuk kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD).

“Tentunya kelanjutan dari perbaikan UU Anti Terorisme itu akan ada banyak kegiatan-kegiatan,” ujar Wiranto dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Denpasar, Jakarta, Senin (14/5).

Wiranto Jamin UU Anti Terorisme Bukan untuk Kepentingan Politik
Ilustrasi teror bom Surabaya. (dok. JawaPos.com)

Wiranto juga menjamin, adanya UU Anti Terorisme itu demi kepentingan masyarakat banyak. Dia menjamin, pemerintah tidak akan menggunakannya sebagai kepentingan politik.

Wiranto menjelaskan, regulasi itu dibuat supaya aparat keamanan baik Polri maupun TNI memiliki payung hukum agar bisa mengatasi segala bentuk tindakan terorisme.

“Ini tidak digunakan untuk kepentingan politik. Tapi semata-mata untuk mempersenjatai aparat keamanan kita. Bukan dengan pistol atau senapan. Tapi dengan otoritas, payung hukum,” katanya.

‎Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengaku selama ini ada perbedaan definisi mengenai terorisme. Namun saat ini, pemerintah dan partai pendukungnya telah kompak satu suara.

“Pertama, definisi, kami sepakati sudah selesai,” ujar Wiranto usai rapat tertutup dengan para partai pendukung Jokowi, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

Kemudian, lanjut Wiranto, TNI juga akan dilibatkan dalam penanganan kasus terorisme. Sebelumnya, militer sama sekali tidak dilibatkan dalam penanganan kasus terorisme. TNI hanya dilibatkan apabila diminta saja.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : (ce1/gwn/JPC)


Close Ads
Wiranto Jamin UU Anti Terorisme Bukan untuk Kepentingan Politik