alexametrics

Berkaca Bom Surabaya, Ini Pentingnya Revisi UU Terorisme

14 Mei 2018, 09:06:42 WIB

JawaPos.com – Kepolisian Republik Indonesia mengaku kesulitan menindak para teroris yang masih berkeliaran. Alasannya lagi-lagi karena regulasi.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya tidak bisa langsung menindak terduga teroris sebelum melancarkan aksinya. Hal itu dibatasi oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Karenanya, Setyo berharap agar revisi undang-undang tersebut segera dituntaskan DPR. Dengan begitu, Polri memiliki wewenang lebih untuk menyelidiki seseorang yang terafiliasi kelompok teror.

Bom Surabaya
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto. (Dok.Jawapos.com)

“Kita harap RUU Terorisme yang sudah setahun belum diproses itu (dituntaskan), petugas Polri bisa berwenang dalam upaya represif untuk preventif,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (13/5).

Polri pun nantinya bisa dengan sigap menangkap mereka yang nyata-nyata memilki barang bukti untuk melakukan aksi teror.

“Kalau di rumahnya ada barang bukti peledak dan peluru tanpa izin, bisa dikenakan UU Terorisme. Sekarang kan tidak bisa,” kata Setyo

Sebelumnya, Setyo menyebut sejumlah kasus terorisme yang terkuak belakangan menunjukkan keberadaan sel teroris yang tertidur selama ini. Sel yang tertidur itu, kata Setyo, tersebar cukup banyak di beberapa wilayah di Indonesia.

Sel-sel tersebut mulai bangkit menjelang bulan Ramadan.

“Mereka yang melakukan kegiatan ini adalah boleh disebut sel tidur yang bangun jelang Ramadhan dan jelang Lebaran,” sebutnya.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : (dna/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Berkaca Bom Surabaya, Ini Pentingnya Revisi UU Terorisme