JawaPos Radar

Putusan Praperadilan Kasus Century

Putusan Hakim Praperadilan Dinilai Melebihi Kewenangan

14/04/2018, 20:05 WIB | Editor: Kuswandi
Abdul Fickar Hajar
Pakar Hukum PIdana Abdul Fickar Hajar (Ricardo/JPNN.Com)
Share this image

JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kembali proses penyidikkan kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam amar putusannya, hakim tunggal Effendi Mukhtar juga memerintahkan agar lembaga antirasuah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, salah satunya mantan Gubernur BI Boediono.

Menanggapi perihal tersebut, pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai putusan praperadilan yang memerintahkan agar Budiono ditetapkan sebagai tersangka jelas telah melebihi kewenangan praperadilan.

"Jadi jelas ketidakjelasan putusan praperadilan ini didasari oleh kewenangan atributif yang mana diatur UU? Meskipun dari amar putusan hakim mendasari kewenangannya pada 'ketidakabsahan penghentian penyidikan', tetapi menjadi aneh juga ketika hakim memerintahkan tersebut," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (14/4).

palu hakim
Ilustrasi: Palu hakim (Dok.JawaPos.com)

Menurut Fickar, praperadilan pada prinsipnya hanya menguji soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut, seperti yang diatur dalam pasal 77-83 KUHAP. Adapun hal yang menjadi objek untuk diuji antara lain perihal sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penghentian penyidikan, penuntutan, memutus ganti rugi dan rehablitasi.

Selain itu, setelah adanya putusan MK, hakim praperadilan juga diberi wewenang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik, kendati belum ada di dalam aturan KUHAP.

"Selain kewenangan tersebut maka praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka," jelasnya.

Oleh karena itu, jika KPK memang tidak sanggup melakukan perintah tersebut, maka Fickar menyarankan agar menyerahkan kasus tersebut pada pihak kepolisian atau kejaksaan.

"Dua amar putusan ini jelas dan terang telah melampaui batas kewenangan lembaga praperadilan," ujarnya.

Dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal Effendi Muchtar, Fickar menilai, ada dua kemungkinan yang hendak dilakukan hakim. Hal itu antara lain, hakim seperti mencoba membuat terobosan penemuan hukum, dengan menambah lagi 'kewenangan' baru lembaga praperadilan.

Ini karena hakim memutus perkara bukan permohonan 'menyatakan tidak sah penghentian penyidikan'. Dengan adanya hal ini menurutnya, kesannya hakim ingin gagah-gagahan dengan berlindung dibalik jubah kebebasan kekuasaan kehakiman, independency judiciary.

"Seperti disebutkan dalam pertimbangan putusan, lalu kewenangan apa? Dari perspektif "penemuan hukum" (rechtvinding) jelas tidak memenuhi syarat karena kewenangan jelas dan tidak ada kekosongan hukum," tuturnya.

Selain hanya ingin gagah-gagahan, Fickar juga menyebut putusan tersebut persis seperti yang di inginkan pemohon. Padahal praperadilan itu bagian dari dan merupakan mekanisme hukum acara pidana.

"Amar putusan ini menggambarkan bahwa sang hakim mendudukan perkara praperadilan ini tunduk pada hukum perdata formil, karena itu amar putusannya persis mengikuti mekanisme hukum acara perdata, sehingga membuat amar putusan persis seperti yang diminta pemohon," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century.

Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah bailout Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu, Boediono.

"Dalam surat putusan tersebut adanya perintah termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," terang Hakim Effendi dalam amar putusannya, seperti yang diterangkan Humas PN Jaksel Achmad Guntur, Selasa (10/4).

Dalam kasus ini, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Tak terima dengan putusan ini, Budi mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

Namun nahas, majelis hakim mengandaskan upaya hukumnya. Budi malah diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim menilai Budi dinilai terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. 

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up