JawaPos Radar

Hakim Tak Memiliki Kewenangan Menetapkan Boediono Jadi Tersangka

14/04/2018, 19:34 WIB | Editor: Kuswandi
Indriyanto Seno Adji
Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Putusan hakim tunggal Effendi Mukhtar yang memerintahkan agar KPK menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa pihak lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Century terus menulai polemik. Mantan (Pelaksana Tugas), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menegaskan, hakim praperadilan tidak memiliki otoritas untuk menentukan dan menetapkan seseorang sebagai subjek tindak pidana.

"Artinya Hakim Effendi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka," tegas Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (14/4).

Terkait kewenangan penetapan tersangka, menurut Idriyanto, kebijakan penetapan tersangka berada pada aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini adalah KPK. Karena lembaga ini yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya putusan yang memerintahkan agar KPK menetapkan Boediono dan pihak lain sebagai tersangka, hal ini menurutnya merupakan putusan praperadilan yang dianggap melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU (KUHAP).

Boediono
Mantan Wakil Presiden Boediono (Dok.JawaPos.com)

"Hakim tidak boleh berposisi sebagai penyidik agar tidak terkesan stigma bested interest," jelasnya.

Indriyanto menjelaskan, dalam dakwaan kasus century, memang ada Pasal 55 KUHP berupa penyertaan dari para pelaku (Boediono dkk). Namun, katanya, di pertimbangan putusan ini mengandung obscuur atau ketidakjelasan peran di antara pelaku peserta (mede dader), sehingga sulit menentukan bukti dan bentuk mens rea (niat jahat) dari pelaku (misalnya Boediono).

Hal ini karena menurutnya, pada tahapan perbuatan pelaku itu masih tataran garis kewenangan dan kebijakan yang dimilikinya, masih dalam batas pelaksanaan sesuai kewenangannya, yang belum terlihat mens rea (niat jahat).

"Sangat sulit pembuktian mens rea dengan basis subyektifitas tersebut. Inilah salah satu kendala pembuktian yuridisnya," tuturnya.

Sementara itu atas putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim praperadilan, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, mendesak agar KPK membuktikan niat jahat (mens rea) terhadap nama-nama yang disebutkan dalam amar putusan praperadilan PN Jaksel.

"Terhadap terdakwa yang lain, saya berpendapat harus dituntut. Bukan hanya karena bersama-sama membuat kebijakan, namun KPK harus membuktikan juga mens rea (niat jahat) terdakwa, seperti adanya kick back," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century.

Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah bailout Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu, Boediono.

"Dalam surat putusan tersebut adanya perintah termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," terang Hakim Effendi dalam amar putusannya, seperti yang diterangkan Humas PN Jaksel Achmad Guntur, Selasa (10/4).

Dalam kasus ini, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Tak terima dengan putusan ini, Budi mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

Namun nahas, majelis hakim mengandaskan upaya hukumnya. Budi malah diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim menilai Budi dinilai terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up