alexametrics

Kuasa Hukum Sebut Wahyu Telah Serahkan Uang SGD 15 Ribu ke KPK

14 Februari 2020, 23:40:32 WIB

JawaPos.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE) mengklaim telah menyerahkan uang sebesar SGD 15 ribu atau setara dengan Rp 154 juta ke Komisi Pemilihan Korupsi (KPK). Uang yang diserahkan itu diduga terkait dengan kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku.

“Mas Wahyu menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima pada 17 Desember, itu SGD 15 ribu dikonversi menjadi Rp 154 juta. Artinya bahwa penerimaan SGD 15 ribu itu aja tidak ada selain itu,” kata tim kuasa hukum Wahyu, Toni Akbar Hasibuan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Toni tidak menampik bahwa uang belasan ribu dollar Singapura itu berkaitan dengan aliran suap PAW Fraksi PDI Perjuangan. Dia menegaskan, kliennya sudah menyerahkan uang tersebut ke penyidik KPK.

“Sepanjang ini memang uang itu diterima SGD 15 ribu itu kaitan dengan penetapan anggota DPR RI terpilih versi PDIP, yang ada kaitannya dengan Saeful dan Agustiani Tio. Cuma kaitan dengan itu. Jadi, tadi tak ada pemeriksaan apa-apa, hanya pembuatan BAP penyitaan alat bukti SGD 15 ribu,” klaim Toni.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengaku belum menerima informasi soal pengembalian uang dari Wahyu Setiawan. Dia akan mengecek terlebih dahulu ke penyidik yang menangani perkara Wahyu Setiawan.

“Perlu konfirmasi terlebih dahulu ya ke teman-teman penyidik. Karena memang saya belum terkonfirmasi terkait itu ya. Jadi nanti akan saya infokan lebih lanjut,” jelas Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP, dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful disangkakan melanggar pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads