alexametrics

Diperiksa KPK, Ahmad Sahroni Dicecar 3 Pertanyaan

14 Februari 2020, 19:01:55 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni telah selesai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2). Sahroni mengaku ditanya tiga pertanyaan terkait kasus dugaan suap Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sahroni menyampaikan, dirinya tidak tahu sama sekali soal kasus dugaan suap Bakamla. Kedatangannya ke KPK berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengusaha dalam kasus tersebut.

“Kalau azaz panggilan siapa pun wajib datang, jadi jangan akhirnya kan panggilan ini sebagai swasta waktu itu. Tapi juga tadi kita sampaikan ke penyidik baru tahu kalau sebagai anggota DPR,” kata Sahroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Sahroni mengklaim, pertanyaan yang ditelisik oleh penyidik KPK terkait bisnisnya pada saat itu. “Jadi semua terkait masalah pertanyaan tentang bisnis masa lalu,” ucap Syahroni.

Crazy rich Tanjung Priok ini pun menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengetahui kasus dugaan suap Bakamla. “Tadi sampe satu jam setengah ngobrolnya yang lain lebih banyak dari pada urusan Bakamla. Karena bingung penyidiknya mau nanya urusan Bakamla, gue nggak tahu sama sekali,” ungkap Syahroni.

Dalam kesempatan itu, Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga anti rasuah, dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK, dalam kaitannya dengan kebutuhan proses hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPK.

“KPK bukan momok menakutkan. Justru kita tidak perlu takut atau menghindar sejauh kita tidak melakukan praktik-praktik yang berindikasi pada perbuatan yang koruptif,” tutur Sahroni.

Sahroni berkeyakinan, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang profesional dalam menjalankan tupoksinya, bekerja memerangi praktik korupsi dengan landasan undang-undang demi kepentingan bangsa dan negara.

“Selama ini image KPK begitu manakutkan. Mereka yang diperiksa merasa khawatir akan berstatus tersangka setelah memberikan keterangan” pungkasnya.

KPK sendiri telah menetapkan PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka korporasi di kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Dalam perkara ini, Komisaris PT ME, Erwin Sya’af Arief yang sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini yaitu 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT ME, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.

Atas perbuatannya, PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads