alexametrics

MLA Indonesia-Swiss Diharapkan bikin Penegak Hukum Lebih ‘Galak’

Pemulihan Aset Negara Masih Minim
14 Februari 2019, 16:43:58 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Republik Indonesia-Swiss sudah menandatangani perjanjian mutual legal assistant (MLA) atau dikenal dengan bantuan hukum timbal balik pada awal Februari. Menurut ICW, hal itu menjadi sesuatu yang serius dalam pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi.

Menurut Peneliti ICW Adnan Topan Husodo, aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi dinilainya masih kurang maksimal dalam upaya pemulihan aset negara.

Pernyataan yang dilontarkannya bukan tanpa alasan. Sebab, ICW memiliki data selama tahun 2018 ada 454 kasus tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu, hanya 7 kasus yang disertakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun gratifikasi.

Padahal, sebut dia kasus-kasus korupsi itu bisa ditelusuri hingga ke tindak pidana pencucian uang yang bisa digunakan untuk memulihkan aset-aset Indonesia.

“Data 454 kasus hanya 7 kasus yang dijerat TPPU. Satu kasus di Kejaksaan, 6 kasus di KPK, 0 di Kepolisian,” ucapnya di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (14/2).

Adnan menambahkan sepanjang tahun 2018, KPK telah menangkap 28 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Namun, persentase penerapan pasal TPPU dan gratifikasi sangat minim.

“Hanya 17 persen yang dikenakan pasal gratifikasi sementara hanya 3 persen yang diterapkan pasal TPPU. Data tersebut sebut menimbulkan pertanyaan upaya yang belum berujung untuk jera pelaku korupsi,” beber Adnan.

“Ini menunjukan KPK belum masuk ke dalam strategi pemberantasan korupsi yang efektif padahal kepala daerah adalah jabatan politically exposed persons (peps),” lanjut dia.

Adnan menambahkan, belum maksimalnya upaya pemulihan aset negara oleh apara penegak hukum tercermin dari vonis para pelaku korupsi. Dari kajian ICW di tahun 2017, terdapat kerugian negara mencapai Rp 29,4 triliun lebih namun pemulihan asetnya hanya berkisar Rp 1,5 triliun.

Oleh karena itu, Adnan mengingatkan agar perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan Swiss tidak hanya sekedar seremonial saja. Namun juga perlu ada integritas bagi para aparat penegak hukum, serta supporting system yang menopang upaya pemulihan aset dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.

“Contohnya di KPK ada tim asset tracing, ini terpisah dengan tim penyidik, jadi upaya pemulihan aset bisa dilakukan secara maksimal. Penegakan hukum yang tidak meletakan aset recovery sebagai prioritas tidak akan pernah menimbulkan efek jera,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diwakili Menkumham Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian MLA bersama dengan Konfederasi Swiss. Perjanjian tersebut disepakati di Bern, Swiss, pada Senin (4/2).

Perjanjian MLA antara pemerintah Indonesia dengan Swiss ini terdiri dari 39 pasal. Di antaranya mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Ruang lingkup bantuan hukum timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Indonesia memastikan warga negara atau badan hukum tidak melakukan kejahatan perpajakan.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Intan Piliang

MLA Indonesia-Swiss Diharapkan bikin Penegak Hukum Lebih 'Galak'