alexametrics

Ahli Hukum Sebut Sadapan Perbincangan Lucas-Eddy Tak Kuat

14 Februari 2019, 19:03:48 WIB

JawaPos.com – Ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Said Karim menilai sadapan perbincangan Lucas yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bernilai hukum. Hal itu diungkapkannya ketika bersaksi untuk terdakwa Lucas, Kamis (14/2).

Rekaman sadapan tersebut terkait percakapan antara orang yang didiga Lucas dengan Eddy Sindoro. Sadapan diperoleh KPK dari proses penyidikan dari kasus yang menjerat Eddy..

“Hasil perekaman ini tidak bernilai hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara yang bersangkutan,” kata Said di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

Said menuturkan, KPK semestinya spesifik dalam menyadap seseorang. Pasalnya, sadapan dianggap tak memiliki nilai hukum jika perkaranya berbeda.

“Tidak boleh untuk kepentingan perkara lain, dilakukan proses perekaman dan penyadapan, kemudian digunakan untuk perkara orang lain. Sesuai putusan MK itu, sifatnya khusus berkenaan dengan perkara tertentu, tidak bisa dipertukarkan. Itu tidak bisa dilakukan. Demikian yang terjadi, nilai pembuktiannya tidak bernilai hukum,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Lucas didakwa merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat Eddy Sindoro. Lucas yang saat itu sebagai kuasa hukum, menyarankan Eddy yang telah berstatus tersangka tidak kembali ke Indonesia agar terhindar dari pemeriksaan lembaga antirasuah.

Atas perbuatannya, Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Imam Solehudin

Reporter : Muhammad Ridwan

Ahli Hukum Sebut Sadapan Perbincangan Lucas-Eddy Tak Kuat