JawaPos Radar

Dapat Surat dari Pansus Hak Angket, Begini Jawaban KPK

14/02/2018, 14:05 WIB | Editor: Kuswandi
Barbuk OTT
Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini telah membalas surat Ketua DPR Bambang Soesatyo  dengan melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Surat balasan ini dikirim menyusul adanya surat dari Ketua DPR tertanggal 9 Februari, terkait rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, secara umum surat balasan yang diberikan kepada Pihak DPR berisi tentang penjelasan lembaga antirasuah menghormati fungsi pengawasan DPR dan juga Putusan MK yang menguji UU MD3.

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan," ujar Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (14/2). 

Kemudian, kata Febri pihak KPK memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 UU KPK. 

"Karena itulah dilampirkan uraian tentang 4 hal (aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan). Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," jelasnya.

Setelah itu, KPK juga mengingatkan bahwa tanggungjawab dalam pemberantasan korupsi, termasuk tentang IPK Indonesia merupakan tanggungjawab DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain.

"Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," tuturnya.

Karena pemberantasan korupsi dilakukan sebagai pekerjaan bersama, maka KPK mengajak DPR untuk melakukan hal hal yg lebih substantial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat, serta mencegah pelemahan terhadap KPK. 

"Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan," urainya.

Febri juga menambahkan, KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Hal yang sama juga KPK  harapkan menjadi perhatian DPR, mengingat dari 3 aktor terbanyak yang diproses KPK adalah dari pelaku korupsi dari swasta (184), eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144).

Mantan aktivis antikorupsi ini juga mengatakan perlu memperhatikan mengenai survey persepsi korupsi di sejumlah sektor.

"Selain itu, survey persepsi korupsi juga perlu diperhatikan, karena masyarakat masih melihat sejumlah sektor dipersepsikan korupsi," tukasnya.

Terakhir, Febri berharap, semua hal di atas diharapkan menjadi perhatian bersama agar benar-benar bisa berkontribusi pada rakyat Indonesia.

"13 halaman lampiran surat yg disampaikan ke DPR tersebut menguraikan lebih lanjut data-data yang objektif, agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lebih lengkap,” tutupnya.

 

 

 

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up