alexametrics

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Eks Presdir Lippo Cikarang

14 Januari 2020, 15:27:06 WIB

JawaPos.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan, mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto. Hakim tunggal Sujarwanto menilai, penetapan tersangka yang menjerat Toto telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Sujarwanto membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Hakim tunggal Sujarwanto menyebut, penetapan tersangka Toto telah melalui serangkaian tindakan yang sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP. Sehingga apa yang dilakukan KPK telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Tindakan termohon (KPK) dilakukan dengan sah sesuai KUHAP,” jelas Sujarwanto.

Sementara itu, anggota tim biro hukum KPK, Natalia Kristanto menyatakan, penetapan tersangka terhadap Toto telah sesuai aturan hukum yang berlaku. KPK pun akan meneruskan penyidikan kasus proyek Meikarta yang menjerat Toto.

“Memang relevan yang telah kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya. Artinya apa yang kita lakukan dengan penyidikan atau pun penetapan tersangka atas nama Bartholomeus Toto ini memang sudah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Natalia.

Kendati demikian, Natalia menyebut dirinya belum mengetahui secara pasti kasus yang menjerat Toto akan dikembangkan oleh penyidik. Karena hal ini sepenuhnya kewenangan penyidik dan pimpinan KPK.

“Pihak-pihak lain atau pun seperti apa nanti pimpinan kami yang lebih bisa menjelaskan hal tersebut,” jelas Natalia.

KPK telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka.

Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

Sementara itu, Iwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads