alexametrics

Dewas KPK Bantah Mempersulit Izin Penggeledahan Kasus PAW Fraksi PDIP

14 Januari 2020, 17:26:44 WIB

JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah, pihaknya menghambat kinerja lembaga antirasuah dalam proses penggeledahan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dewas berkomitmen mendukung penuh kinerja KPK sesuai aturan perundang-undangan.

“Tidak usah khawatir, omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Nggak ada itu. Nggak ada,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorongan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Menurutnya, dalam proses pemberian izin kepada KPK untuk menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap PAW caleg PDIP, sudah disetujui hanya beberapa jam setelah KPK mengajukan izin. Dia menegaskan, kehadiran Dewas tidak melemahkan kinerja KPK.

“Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1×24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi,” tegas Tumpak.

Mantan Ketua KPK ini menyebut, Dewas tengah membuat sebuah aplikasi agar mempermudah proses permintaan izin dari KPK. Wacana aplikasi ini ke depan agar KPK dapat mengajukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan pada hari apapun, termasuk hari libur dan dari lokasi manapun.

“Kita akan membuat nanti aplikasi melalui IT, sehingga bisa memudahkan antar kami dengan penyidik walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledelahan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Karena, proses penggeledahan, penyitaan hingga penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK.

Komisioner KPK periode 2011-2015 ini menilai, hal itu merupakan bentuk nyata dari pelemahan KPK. Menurutnya, ini dampak dari berlakunya UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

“Bukan tanpa sebab, polemik penundaan penggeledahan adalah buah dari produk UU KPK hasil revisi. Pelemahan pemberantasan korupsi semakin terbukti. Tak ada asap jika tak ada api,” kata Abraham dikonfirmasi, Senin (14/1).

Abraham pun memandang, operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak disertai dengan penggeledahan pada waktu yang bersamaan bukan saja menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga membuka peluang hilangnya barang bukti serta petunjuk lain untuk membongkar perkara penyidikan.

“Ini sama dengan memberi waktu bagi pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak. Karena tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-cepatnya, itulah mengapa OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya,” tegas Abraham.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads