alexametrics

Pejabat Kemenhan Paling Tak Patuh Lapor LHKPN

14 Januari 2019, 16:22:57 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan daftar 10 kementerian yang paling jarang menyetor data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari ke-10 kementerian tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi lembaga eksekutif yang paling rendah tingkat kepatuhannya dalam melaporkan harta kekayaan.

“Ada 10 kementerian dengan tingkat kepatuhan terendah. Kementerian Pertahanan 80 wajib lapor ternyata yang baru lapor 10 persen,” tutur Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat konferensi pers di kantornya, Senin (14/1).

Selain Kemenhan, kementerian terburuk lain tingkat kepatuhannya disusul Kemendes PDTT dengan 18,41 persen dari 315 wajib lapor, Kemenpora dengan 19,23 persen dari 130 wajib lapor, Kemenpar dengan 26,42 persen dari 106 wajib lapor, Kemenristekdikti dengan 27,66 persen dari 14.216 wajib lapor.

“Kemudian, Kemendagri dengan 37,84 persen dari 222 wajib lapor, Kemnaker dengan 38,71 persen dari 155 wajib lapor, Kemenkop UKM dengan 42,31 persen dari 52 wajib lapor,” tambahnya.

Selain itu, ada juga Kementerian PUPR dengan 45,28 persen dari 4.585 wajib lapor, dan Kemenko Perekonomian dengan 48,81 persen dari 84 wajib lapor.

Atas ketidakpatuhan ini, Pahala meminta pimpinan di kementerian masing-masing dapat menginstruksikan para pejabatnya untuk patuh dalam menyetorkan LHKPN.

Pasalnya, dia meyakini kepatuhan pejabat negara ditentukan dari pimpinan masing-masing lembaga atau instansi.

“Oleh karena itu, kita bilang ke-10 kementerian itu tolong, komitmen dari pim‎pinan instansi itu dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhan sampai 100 persen,” tukasnya.

Sekadar informasi, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN para pejabat negara ‎menurun dibanding tahun lalu.
Pada 2017, hampir 70 persen pejabat negara melaporkan LHKPN. Tapi, pada 2018, turun menjadi sekira 64 persen.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang



Close Ads
Pejabat Kemenhan Paling Tak Patuh Lapor LHKPN