alexametrics

Antisipasi Maraknya TPPU, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

13 Desember 2018, 13:45:54 WIB

JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan perubahan terkait aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK. Perubahan aturan itu dilakukan karena banyaknya permintaan informasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan, pemberian dan penerimaan informasi, serta dalam meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh PPATK, maka pada tahun 2018 PPATK kembali melakukan perubahan terhadap peraturan PPATK,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di kantornya, Jalan IR. H. Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Kiagus menjelaskan, perubahan aturan itu semata dilakukan untuk menguatkan posisi PPATK sebagai lembaga pencegahan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang TPPU. Menurutnya, penelusuran harta kekayaan yang dilakukan PPATK selama ini terbukti membantu membongkar praktik TPPU.

“Pendekatan ini dapat mengungkap pihak-pihak mana saja yang memperoleh manfaat dari harta kekayaan hasil tindak pidana. Serta dapat merampas harta kekayaan yang dimanfaatkan tersebut untuk diserahkan kembali kepada pemiliknya yang sah dan pemulihan keuangan negara,” ucapnya.

Dalam pengubahan aturan ini, Kiagus mengaku pihaknya telah menyusun ulang definisi informasi yang terdapat dalam ketentuan umum Perka Nomor 8 Tahun 2013. Sehingga penafsirannya tidak terbatas pada data atau keterangan semata.

Kiagus menyebut, aturan baru ini hadir untuk mengatur tata cara permintaan informasi oleh lembaga penegak hukum.

“Untuk permintaan informasi yang berasal dari Kejati dan Polda, ditandatangani oleh Kajati, Kapolda, atau pejabat setingkat asisten atau direktur di tingkat polda dan kejati apabila kajati atau kapolda berhalangan,” ujarnya.

Selain itu PPATK juga akan membagi prioritas pemberian informasi. Prioritas utama yakni informasi yang berkaitan dengan tindak pidana berisiko tinggi.

Prioritas selanjutnya yakni kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara dan mengakibatkan kerugian besar. Selain itu PPATK dalam aturan baru ini juga menekankan adanya umpan balik dari pihak penerima informasi.

“Permintaan umpan balik atas pemanfaatan infomasi dilakukan bertujuan untuk penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif, penyusunan riset, tipologi, serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rdw/JPC)



Close Ads
Antisipasi Maraknya TPPU, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi