KPK Benarkan Pertemuan Eni dan Setya Novanto di Rutan KPK

13/09/2018, 01:05 WIB | Editor: Kuswandi
Eni Saragih saat akan menjalai penahanan perdana (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Tersangka Eni Maulani Saragih menyebut semua informasi tentang Setya Novanto yang menyambanginya ke Rutan KPK sudah disampaikan ke penyidik lembaga antikorupsi ini. Hal ini disampaikan politikus Golkar tersebut, usai menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya.

"Pokonya sudah saya sampaikan ke penyidik, banyak sih tapi sudah saya sampaikan ke penyidik. Saya khawatir kalau sedikit akan berbeda," imbuhnya usai diperiksa di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/9).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan peristiwa tersebut, dia mengaku timnya langsung mengecek CCTV dan memang ada pertemuan antara Eni dengan Novanto.

"Kalau pertanyaan sempat ada pertemuan antara SN dengan tersangka EMS di rutan, memang benar ada pertemuan tersebut dan kami sudah mengidentifikasi karena seluruh kawasan bisa dilihat CCTV," jelasnya.

Kendati demikian, mantan aktivis ICW menjelaskan penyidik sudah tahu persis perihal pertemuan tersebut. Namun, belum bisa disampaikan lebih rinci mengenai informasi tersebut.

"Jadi penyidik sudah tahu persis pertemuan yang terjadi dan apa yang dibicarakan di sana. Tapi memang kami belum bisa sampaikan karena ini masih dalam proses penyidikan," pungkasnya.

Saat disinggung perihal pernyataan Eni yang tak nyaman disambangi mantan Ketua DPR RI, Febri menuturkan semua keterangan yang disampaikan Eni akan diverifikasi sesuai dengan CCTV maupun informsi lain yang dimiliki lembaganya.

"Apa yang akan dilakukan ke depan kami belum bisa sampaikan karena KPK masih fokus pada penyidikan," tutupnya.

Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi