JawaPos Radar

Sigit: Bisnis Perbankan Ada Resiko Tagihan Utang Tidak Tertagih

13/08/2018, 20:42 WIB | Editor: Imam Solehudin
Sidang Kasus BLBI
Saksi Ahli Peradilan Kasus BLBI-Mantan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono tengah memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (13/8). (Dery Ridwansyah/Jawapos.com)
Share this

JawaPos.com - Ketua Perhimpunan Bank Nasonal (Perbanas), Sigit Purnomo memberikan kesaksilan dalam sidang kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Senin (13/8).

Dalam kesaksiannya, Sigit yang didapuk sebagai saksi ahli menyatakan, dalam dunia perbankan, tagihan piutang tidak bisa ditagih oleh debitur. Pasalnya, bisnis perbankan merupakan pinjam kredit dan pinjam uang yang tentunya memiliki resiko tidak kembalinya uang tersebut.

Alasan itu kemudian dicontohkan oleh Sigit. Misalnya ketika ada debitur yang melakukan pinjaman uang dalam bentuk dollar sebesar 1000 Dollar. Sementara saat itu harga per dollar adalah Rp 2.500.

Namun, lantaran terdapat krisis moneter, tiba-tiba maka harga dollar naik menjadi Rp 10.000 perdollar. Jadi ada selisih angka Rp 7.500.

"Dari sini sudah dipastikan bahwa yang 7.5 juta pasti tidak akan ditagih. Karena dia gak ada salah apa-apa, karena rupiahnya melemah dari Rp 2.500 menjadi Rp 10.000, Tiba-tiba utangnya jadi 10 Juta. Ujungnya kan pasti dihapus utangnya. Jangan kan untuk bayar Rp 7,5 jutanya. Untuk bayar 2.5 jutanya saja orang belum tentu bisa membayar," kata Sigit saat menjadi saksi ahli untuk terdakwa mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Selain itu, Sigit pun menjelaskan bahwa dalam bisnis perbankan terdapat juga hapus buku. Hapus Buku ini berlaku ketika tagihan kepada debitur tak kunjung selesai.

"Hak tagih ini dikeluarkan dari buku bank supaya buku ini bersih, tetapi hak tagihnya itu belum dihapus. Jadi hapus buku (write off) dikeluarkan dari catatan tetapi tidak hilang," katanya.

Menurut dia, usai bertahun-tahun ditagih, namun tak kunjung menghasilkan apapun maka, biasanya Bank akan memutuskan hak tagih.

"Ketika setelah bertahun-tahun ditagih juga, tak menghasilkan apapun ini barulah diputuskan hak tagih (Absollute write off) jadi hak tagihnya tidak ada lagi," ucapnya

Dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI ke Bank BDNI, kata dia, tentunya pihak yang berwenang menyehatkan Bank (BPPN) tentu sudah memperhitungkan strategi penyelesaiannya tersebut.

Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan konsep awal pemberian dana Inti Plasma yang diberikan ke Petani Sawit dan berkembang ke Petani Tambak Udang serta lainnya.

Menurut dia, konsep tersebut awalnya adalah mencontoh konsep negara jepang tentang subsidi silang 'Bapak dan Anak Angkat' dengan pengucuran dana dan bantuan lainnya dari pengusaha besar ke pengusaha kecil. Sebab saat itu, pemerataan yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang baik.

Pada awalnya, kata saksi, skema Bapak dan Anak Angkat ini tak menyentuh atau tak ada campur tangan pemerintah apalagi kredit perbankan. Sebab, pengusaha yang memberikan bantuan memiliki uang sendiri dan membangun dengan biaya sendiri.

Namun, jalannya waktu, pemerintah memberikan tugas ke berbagai pengusaha dengan menitipkan program pemerintah Pola Inti Rakyat (PIR) ke mereka dan akhirnya pengusaha itu pun melakukan pinjaman ke Bank.

Berjalannya waktu, untuk meringankan beban kredit petani sawit dan petambak, pemerintah pun memberikan keringanan kepada petani dan petambak. Tujuannya agar mereka tak terbebani bunga tinggi.

Maka dikucurkan lah dana BLBI yang disalurkan melalui Bank BDNI ke PT Dipasena Citra Darmaja, untuk para petani dan petambak yang sebagian bunganya ditanggung oleh pemerintah.

"Supaya beban bunga kreditnya kalau pinjam tidak terlalu tinggi maka diberilah BLBI. Jadi sebagian bunga itu ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Dalam prakteknya, lanjut Sigit, ketika bank memberikan kredit, tentu bank meminta jaminan berbentuk agunan dan sebagainya.

Namun, lantaran petani Plasma Sawit dan Tambak Udang ini terlalu banyak hingga ribuan, maka tentu bank akan mengalami kesusahan dalam hal pemberian kredit. Akibatnya pemerintah akan mengalami kesusahan menyalurkan dana tersebut.

Oleh sebab itu, Bank BDNI meminta jaminan kepada salah satu perusahaan inti yakni PT Dipasena Citra Darmaja yang mau menggaransi kredit para petani dan petambak tersebut.

"Biasanya bank juga akan bantu plasmanya juga tapi tolong anda inti (PT Dipasena Citra Darmaja) harus menjamin (jadi Garansi petani), Jadi inti (perusahaan Inti PT Dipasena Citra Darmaja) biasanya yang melakukan jaminan," katanya.

Bank BDNI akan tetap menagih ke para petani tambak, namun, apabila hutang para petani tambak itu mengalami kredit macet dan tak bisa lagi membayar, maka bank tersebut (BDNI) akan meminta ke Penjamin atau Inti Plasma yakni PT Dipasena Citra Darmaja. "Jadi kita tagih ke inti," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up