alexametrics

Dirut Jiwasraya Diminta Tidak Lepas Tangan Atas Sengkarut Korupsi

13 Juli 2020, 23:00:17 WIB

JawaPos.com – Aldres Napitupulu, anggota tim kuasa hukum Heru Hidayat, terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) mempertanyakan sikap Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko.

Aldres Napitupulu mempertanyakan kenapa Hexana Tri Sasongko menghentikan program Jiwasraya Saving Plan (JS Plan). Untuk itu, Hexana diminta tidak bisa lepas tanggung jawab dalam sengkarut korupsi PT AJS.

“Hexana tidak bisa lepas tangan dalam kasus asuransi tertua di Indonesia. Karena, dia harus bertanggung jawab,” kata Aldres di PN Tipikor Jakarta, Senin (13/7).

Sebagaimana diketahui, pada Oktober 2018, manajemen Jiwasraya mengumumkan gagal bayar klaim JS Plan sebesar Rp 802 miliar. Pengumuman tersebut disampaikan oleh direksi kepada bank-bank pemasar. Jiwasraya memutuskan untuk menghentikan penjualan produk JS Plan.

Aldres memandang, keputusan Jiwasraya yang dipimpin Hexana sejak 2018 menimbulkan risiko yang harus ditanggung Jiwasraya.

“Dia bukannya meneruskan skema restrukturisasi ini yang pada tahun itu (2018) sudah menawarkan bunga turun pada angka 6,5 persen, sudah sama kayak bunga deposito, malah dihentikan,” sesal Aldres.

Aldres heran kepada Hexana yang justru mengeluarkan medium term note (MTM) atau surat utang jangka menengah dengan bunga 11,5 persen. Atas dasar itu, Hexana diminta menjelaskan rinci penghentian JS Plan tersebut.

“Kesannya Hexana menyuntik mati Jiwasraya. Kita akan kejar terus keterangan-keterangannya semoga bisa pula terungkap motivasi apa di balik tindakannya tersebut,” cetusnya.

Sementara itu, Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menyampaikan, sejak Desember 2017 JS Plan sudah mencatatkan hasil negatif. Bahkan, Hexana mengaku Jiwasraya sudah mengalami defisit.

“Saving plan itu sudah negatif premi dari Desember 2017. Posisi sudah defisit sebelum saya masuk (ke Jiwasraya),” ujar Hexana.

Hexana mengaku, terdapat gagal bayar pertama kali atas klaim produk asuransi berbalut investasi terjadi pada Oktober 2018. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Direktur Investasi Asuransi Jiwasraya.

“Saya melihat dana perusahaan tinggal Rp253 miliar, belum ada cadangan gaji, dan belum ada dana operasional. Jadi, cashflow memang tidak mencukupi,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sengkarut kasus korupsi yang menyeret Jiwasraya telah terdapat enam terdakwa. Mereka adalah Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Mereka didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT AJS. Kasus itu merugikan keuangan negara senilai Rp 16,8 triliun. Heru dan Benny Tjokro disebut membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi pada PT AJS tersebut.

Atas perbuatannya, Heru dan Benny Tjokro juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra



Close Ads