JawaPos Radar

Terkait OTT Hakim PN Tangerang

KPK Tetapkan Hakim Cantik PN Tangerang Sebagai Tersangka

13/03/2018, 21:24 WIB | Editor: Kuswandi
Konpers OTT PN Tangerang
Konferensi pers penetapan Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan tiga pihak lain sebagai tersangka, di kantor KPK Jakarta, Selasa malam (13/3) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri (WWN) sebagai tersangka. Selain Widya, penyidik juga menetapkan beberapa pihak lain,  di antaranya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Tuti Atika (TA), Advokat Agus Wiratno (AGS) dan HM Saipudin (HMS) sebagai tersangka. Keempat pihak tersebut, ditetapkan tersangka, usai ditangkap KPK di beberapa tempat terpisaha pada Senin kemarin(12/3).

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) malam.

Widya sebut Basaria, diduga menerima uang senilai Rp 30 Juta dari Advokat Agus untuk bisa mengabulkan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian peminjaman hutang.

Wahyu Widya Nurfitri
Hakim Wahyu Widya Nurfitri (Facebook Wahyu Widya Nurfitri)

"Pemberian suap diberikan terkait gugatan perdata perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/Pn.Tng dengan pihak tergugat Hj. M, cs," terang Basaria.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Agus dan Saipuddin disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

Sementara sebagai pihak penerima Widya dan Tuti disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHpidana.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up