JawaPos Radar | Iklan Jitu

Hadir Sebagai Saksi, Anggota DPRD Akui Tidak Periksa KUB Cahaya Abadi

13 Maret 2018, 21:18:30 WIB | Editor: Budi Warsito
Hadir Sebagai Saksi, Anggota DPRD Akui Tidak Periksa KUB Cahaya Abadi
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah (Aryo Mahendro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Usai memvonis Bagus Prasetyo Wibowo dan Vicky Akbar Nista Tarafanur selama 15 bulan penjara. Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang Korupsi Dana Hibah KUB Cahaya Abadi, Selasa (13/3).

Agendanya dalam sidang tersebut yakni, menghadirkan Anggota Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah sebagai saksi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti.

Dalam sidang tersebut, Wiwin menanyakan kepada Khusnul Khotimah terkait tanggungjawabnya sebagai anggota dewan. Yakni, menjalankan fungsi kontrol terhadap KUB Cahaya Abadi sebagai penerima dana hibah pemkot.

"Bagaimana fungsi kontrol saksi terhadap KUB Cahaya yang menerima hibah?," kata Wiwin.

Khusnul dalam jawabannya mengaku memang tidak menjalankan fungsi kontrol. Melainkan, hanya menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikannya ke sekretariat.

"Saya tidak tanya ke Pemerintah Kota Surabaya. Usai menjaring aspirasi warga di wilayah Lebak, lalu melaporkan hasilnya ke sekretariat," kata Khusnul.

Tak hanya mengaku sekadar menampung aspirasi masyarakat. Menurut Khusnul, Komisi D juga tidak membidangi dana hibah. Karena, memang bukan tupoksinya.

"Kalau sesuai tupoksi akan kami tindaklanjuti," katanya.

Kemudian, Hakim Wiwin melontarkan pertanyaan apakah Khusnul tidak melakukan kontrol melalui informasi dari koleganya sesama anggota dewan yang membidangi dana hibah.

Khusnul menjawab dirinya tidak melakukan kontrol tersebut. Dia menegaskan bahwa dana hibah adalah urusan pemberi (Pemkot Surabaya) dan penerima (KUB Cahaya Abadi).

Sementara itu, Jaksa Ferry mengatakan, pemanggilan Khusnul tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Karena, sebenarnya yang harus menjalankan fungsi kontrol pencairan dana hibah tersebut adalah pemerintah kota Surabaya.

Sehingga, pemanggilan Khusnul yang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkesan hanya kebetulan. "Terkait dana hibah, kontroling dalam permasalahan ini sebenarnya kewenangan pemerintah kota," kata Ferry.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up