alexametrics

Terbukti Terima Suap, Anak Buah Menpora Imam Nahrawi Divonis 4,5 Tahun

12 September 2019, 20:17:49 WIB

JawaPos.com – Mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara. Bawahan menpora itu juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Mulyana dianggap telah terbukti menerima suap dari Sekretaris jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional (KONI) Ending Fuad Hamidy.

“Menyatakan terdakwa Mulyana secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Ketua Mochamad Arifin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/9).

Dalam pertimbangannya untuk hal yang memberatkan, majelis hakim menilai, Mulyana tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang tengah gencar dilakukan pemerintah.

“Untuk hal yang meringankan, terdakwa dinilai belum pernah menjalani proses hukum,” ucap Hakim Arfini.

Diketahui, Mulyana terbukti menerima uang suap dan mobil Fortuner dari Ending. Hakim menyebut bahwa uang suap dan mobil yang diterima Mulyana telah dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara rinci Mulyana mendapat satu unit mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB oleh Ending Fuad Hamidy, dan satu buah kartu ATM debit BNI dengan saldo kurang-lebih senilai Rp 100 juta dan uang senilai Rp 300 juta.

Selain mobil dan uang, Mulyana juga mendapat satu buah ponsel merek Samsung Galaxy Note 9, melalui Sekjen KONI Johny E Awuy.

Adapun pengajuan Justice Collaborator (JC) oleh Mulyana ditolak oleh hakim. Menurut hakim, Mulyana tidak menenuhi syarat sebagai JC.

Selain Mulyana, hakim juga memvonis staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Mereka terbukti menerima suap dari Ending.

Hakim menyatakan Mulyana terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sementara itu Adhi dan Eko terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads