JawaPos Radar

Yusril: Kesaksian Glenn Membuktikan Tidak Ada Misrepresentasi

12/09/2018, 23:44 WIB | Editor: Imam Solehudin
Sidang Kasus BLBI
Kuasa Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Tipikor belum lama ini. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Inti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dinilai tak terbukti. Pasalnya dalih adanya misrepresentasi oleh Sjamsul Nursalim (SN) mentah lantaran peristiwa itu sendiri tidak pernah terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Pengacara SAT, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menilai, karena peristiwa atau perbuatan/kejadian misrep itu tidak ada atau tidak pernah terjadi, maka unsur melawan hukum dari SAT tidak terbukti.

Dia menampik dakwaan jaksa tentang SN yang menyatakan hutang petambak adalah lancar padahal macet.

“Peristiwa atau kejadian dimana SN menyatakan hutang tersebut lancar adalah tidak pernah ada. Karena tiada seorang pun saksi maupun bukti lain termasuk surat dan pengakuan SN yang membuktikan adanya peristiwa misrepresentasi itu," ungkap dia melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (12/9).

Hutang Petambak adalah hutang para petambak kepada BDNI, dan merupakan salah satu Asset BDNI. Sedangkan BDNI telah diambil alih oleh BPPN sejak 3 April 1998, lebih dari 1 tahun sebelum MSAA di Closing pada 25 Mei 1999.

Pada saat pembuatan MSAA seluruh data Neraca dan perhitungan berasal dari BPPN sendiri. “Bagaimana sekarang setelah 20 tahun baru dinyatakan ada misrepresentansi?“ kata Yusril.

Apalagi MSAA adalah suatu perjanjian Perdata, dimana didalamnya jelas tertera, jikalau ada perselisihan atau argumentasi misrepresentansi harus diselesaikan melalui Hukum Perdata. Sebelum ada keputusan Pengadilan Perdata yang berkuatan hukum tetap, berarti tidak ada misrepresentansi.

Dalam argumentasinya, Yusril juga menunjuk pada dua saksi atas sangkaan tersebut yang diajukan JPU, yaitu Glenn M Yusuf dan Rudy Suparman. Glenn Yusuf, mantan Ketua BPPN mengakui di muka sidang, pada mulanya ia dalam suratnya menyatakan bahwa SN telah menyatakan bahwa hutang petambak adalah lancar.

Namun kemudian, setelah mendengarkan keterangan kesaksian Farid Harianto mantan Wakil Ketua BPPN bahwa SN tidak pernah hadir dalam rapat, Glenn Yusuf meralat keterangannya sendiri.

Dalam sidang, Glenn juga mengakui bahwa dia sendiri tidak pernah hadir dalam rapat tersebut dan informasi tersebut hanya dia peroleh dari staffnya.

Saksi Rudy Suparman, mantan Direktur Utama Danareksa dalam persidangan menyatakan, SN selaku pemegang saham pengendali BDNI mempresentasikan pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp 4,8 triliun sebagai pinjaman lancar melalui advisornya.

Yusril menyimpulkan, keterangan dua orang saksi tersebut justru membuktikan bahwa tidak ada kata-kata atau keterangan dari SN sendiri yang menyatakan 'hutang petambak adalah lancar'.

Fakta ini didukung oleh pernyataan Glenn Yusuf bahwa SN tidak hadir dalam negosiasi, dengan demikian SN tidak mungkin menyatakan bahwa hutang petambak adalah lancar. Fakta lainnya, Glenn dan Rudy Suparman menyatakan bahwa kata-kata hutang lancar tersebut disampaikan oleh advisornya.

“Ini justru membuktikan bahwa SN tidak pernah menyatakan sendiri. Apakah betul advisor pernah menyatakan hal tersebut, siapa nama advisornya, kapan, dimana, dan terhadap siapa disampaikan? Semua hal itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan karena advisor tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah memberikan keterangan di persidangan," pungkasnya.

Sebelumnya, JPU pada sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Senin lalu (3/9) telah menuntut SAT 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Besok, Kamis (13/9) SAT akan menyampaikan pledoinya atas tuntutan tersebut.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up