JawaPos Radar

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak PK Koruptor Budi Susanto

12/09/2018, 20:30 WIB | Editor: Kuswandi
Budi Susanto
Terpidana kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri, Budi Susanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana korupsi kasus simulator SIM di Korlantas, Budi Susanto.

Pasalnya, jaksa menilai tidak ada novum atau bukti baru yang diajukan oleh Budi Santo untuk menguatkan langkah hukumnya.

"Kalau terkait kekhilafan (hakim) kami berpikir tidak ada kekhilafan dalam pertimbangan majelis hakim. Karena sudah diuji dari tingkat pertama, banding dan kasasi," kata jaksa Iskandar Marwanto usai persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Oleh karena itu, jaksa KPK meminta MA untuk menolak upaya hukum yang dilakukan oleh Budi Susanto tersebut. "Harapannya majelis hakim tetap menguatkan putusan Mahkamah Agung (putusan kasasi)," tegasnya.

Dalam perkara ini, Budi telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam proyek simulator SIM tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri. Ia dinilai terbukti melakukan penggelembungan harga (mark up) dalam proyek tersebut.

Budi melakukan korupsi bersama-sama dengan Irjen (Purn) Djoko Susilo yang saat itu menjadi Kakorlantas, pejabat pembuat komitmen Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang, dan AKPB Teddy Rusmawan yang merupakan ketua panitia pengadaan.

Pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi divonis pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan. Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 17 miliar subsidair kurungan 2 tahun. Putusan ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Namun saat mengajukan kasasi di MA, majelis kasasi yang diketuai oleh Artidjo Alkotsar dengan anggota MS Lumme dan M Askin justru memperberat hukuman Budi menjadi 14 tahun penjara. Artidjo juga memperberat pidana tambahan bagi Budi berupa uang pengganti menjadi Rp 88,4 miliar, subsidair 5 tahun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up